Medan, MISTAR.ID (4/7/2026)

Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rahmansyah Sibarani, meminta Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution untuk memberikan teguran secara tegas terhadap Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, terkait realisasi bantuan bencana yang tidak maksimal.

Hal itu disampaikan politisi NasDem tersebut sebagai bentuk upaya pendataan korban bencana di Tapanuli Tengah (Tepteng) secara adil dan transparan. Pasalnya, ia mengungkapkan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan persoalanya tidak menerima bantuan.

“Sampai hari ini, masih banyak korban banjir yang tidak menerima bantuan hidup maupun hunian tungguan, kita tidak bisa menutup mata terhadap fenomena ini. Ini persoalan kemanusiaan yang harus segera diselesaikan,” ujarnya pada wartawan, Sabtu (4/7/2026).

Ia mengatakan, persoalan tersebuta telah ia suarakan juga pada saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sumut dalam agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD 2025 yang dihadiri oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Ia menyatakan bahwa dirinya telah menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai dugaan ketidakakuratan dalam pendataan. Menurutnya, ada warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir, baik berat maupun ringan, namun tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Sebaliknya, ada warga yang sama sekali tidak terdampak banjir justru telah menerima bantuan pemerintah.

"Ada rumah yang hancur parah atau rusak ringan, termasuk yang berada di bantaran sungai dan jelas-jelas menjadi korban banjir, namun tidak menerima bantuan. Di sisi lain, ada orang yang rumahnya tidak tersentuh banjir tetapi sudah menerima bantuan. Jika hal ini benar terjadi, tentu saja sangat mencederai rasa keadilan masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan mereka yang telah menerima bantuan. Namun, ia mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh bantuan benar-benar disalurkan kepada warga yang berhak.

"Yang kami perjuangkan bukanlah pencabutan bantuan yang telah diberikan kepada pihak lain, melainkan memastikan tidak ada satu pun korban yang benar-benar terdampak terlewatkan. Penyaluran bantuan bencana tidak boleh dimanipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Ketua NasDem Tapteng itu juga meminta Gubernur Bobby Nasution selaku wakil pemerintah pusat di daerah untuk segera memperingatkan dan menegur Bupati Tapanuli Tengah agar tidak salah dalam menangani penanganan korban bencana.

"Saya berharap Gubernur mengingatkan Bupati Tapanuli Tengah untuk tidak bermain-main dengan masalah kemanusiaan. Jangan sampai ada korban banjir yang kehilangan haknya hanya karena pendataan yang keliru," ucapnya.

Selain masalah uang saku harian, Rahmansyah menyoroti bahwa banyak warga di sejumlah wilayah belum menerima dana tunggu hunian, padahal waktu yang cukup lama telah berlalu sejak bencana terjadi.

"Jika penyaluran dilakukan secara bertahap, pemerintah harus memberikan kepastian kepada masyarakat. Jangan biarkan para korban menunggu tanpa kejelasan. Mereka membutuhkan jaminan bahwa hak-hak mereka benar-benar akan dipenuhi," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa lambatnya penanganan bencana di Tapanuli Tengah telah menarik perhatian Gubernur Bobby Nasution. Menurutnya, Gubernur mengakui bahwa Tapanuli Tengah merupakan wilayah dimana proses pemulihan pascabanjir berjalan sangat lambat.

Oleh karena itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan dan penyaluran bantuan di Tapanuli Tengah.

Ia menegaskan bahwa bantuan bencana harus tepat sasaran dan transparan, serta tidak boleh dicederai oleh praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

"Kita tidak boleh membiarkan korban banjir menderita dua kali: pertama akibat bencana itu sendiri, dan kedua karena hak-hak mereka diabaikan. Pemerintah harus turun tangan untuk memastikan keadilan bagi seluruh korban, tanpa terkecuali," katanya. (*)