Dairi, MISTAR.ID

Sejumlah warga Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mempertanyakan komitmen PT Dairi Prima Mineral (DPM) terkait pelunasan ganti rugi lahan dan tanaman milik warga serta realisasi pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Pertanyaan tersebut disampaikan warga melalui sejumlah media pada Sabtu (20/6/2026).

"Kami sangat mendukung kehadiran PT DPM. Namun saat ini kami mempertanyakan ganti rugi lahan dan tanaman warga yang belum dilunasi perusahaan. Selain itu, pemberdayaan tenaga kerja bagi warga pemilik lahan juga perlu disosialisasikan kembali. Sebab sebelumnya PT DPM menjanjikan satu orang dari keluarga pemilik lahan yang telah diganti rugi akan diberdayakan sebagai tenaga kerja. Infrastruktur publik juga perlu diperbaiki, termasuk ruas Jalan Sidikalang-Parongil," ujar seorang warga Kecamatan Silima Pungga-Pungga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Di lokasi yang sama, seorang warga bermarga Lumban Gaol dari Kecamatan Lae Parira mengaku mengetahui terbitnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1437 Tahun 2026 tertanggal 13 Maret 2026 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng, Timbal, dan Sulfur PT Dairi Prima Mineral atas adendum dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Lumban Gaol mendesak Pemerintah Kabupaten Dairi untuk segera membangun komunikasi dengan PT DPM terkait perbaikan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan parah di sepanjang ruas Jalan Sidikalang-Parongil.

Menurutnya, aktivitas kendaraan berat yang melintas menuju kawasan PT DPM turut memperparah kerusakan jalan.

"Kami mendengar informasi bahwa kegiatan di DPM sudah mulai berjalan, ditandai dengan adanya tender proyek perbaikan mes perusahaan di Huta Ginjang, Polling Anak-anak," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Deputy Manager External Relation PT DPM, Baiq Idayani, saat dikonfirmasi Mistar melalui telepon dan WhatsApp, Sabtu (20/6/2026), menyampaikan bahwa perusahaan saat ini belum memasuki tahap operasional.

"DPM belum beroperasi. Saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan persiapan. Mohon bersabar," ujar Baiq.

Ia menjelaskan, terkait pembebasan lahan yang diperlukan untuk kegiatan operasional, perusahaan telah memiliki rencana yang akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Perusahaan berkomitmen menjalankan seluruh kegiatan sesuai peraturan. Saat ini DPM sedang mempersiapkan tahapan prakonstruksi. Termasuk di dalamnya rencana perbaikan infrastruktur jalan publik," katanya.

Baiq menegaskan PT DPM tetap berkomitmen melanjutkan investasi dan pengembangan tambang dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pemerintah daerah.

"Kami berharap kehadiran tambang ini nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi daerah dan negara," tuturnya.

Berdasarkan pantauan Mistar di lapangan, sekitar 17 kilometer ruas Jalan Sidikalang-Parongil, mulai dari Desa Sumbul, Kentara, Lae Parira, Buluduri, Sempung Polling, Lumban Toruan, Palipi hingga Polling Anak-anak, mengalami kerusakan cukup parah.

Selain badan jalan yang rusak, sejumlah bagian dinding dan lantai jembatan juga mengalami kerusakan yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.