Dairi, MISTAR.ID

Proyek revitalisasi satuan pendidikan SMP Negeri 2 Tiga Lingga, Kabupaten Dairi, dengan nilai anggaran sekitar Rp2,3 miliar, hingga pertengahan Januari 2026 belum tuntas dikerjakan.

Kondisi ini menuai sorotan dari sejumlah pegiat kontrol sosial yang menduga adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 tersebut meliputi pembangunan ruang UKS beserta perabotnya, toilet dan sanitasi, ruang laboratorium, rehabilitasi ruang kelas, ruang administrasi, ruang perpustakaan, serta pengadaan seluruh perabot pendukung.

Pegiat kontrol sosial, J Pakpahan, menilai tidak rampungnya pekerjaan dalam tahun anggaran menimbulkan dugaan kuat adanya praktik korupsi, terutama akibat lemahnya pengawasan.

"Proyek ini tidak tuntas dikerjakan dalam tahun anggaran. Kuat dugaan sarat korupsi karena minimnya pengawasan dari kepala sekolah selaku penanggung jawab penuh proyek swakelola. Informasinya, kepala sekolah juga jarang berada di lokasi proyek," ujar Pakpahan, Kamis (15/1/2026).

Senada, P Nainggolan menyoroti buruknya manajemen pelaksanaan proyek serta dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

"Kami melihat indikasi manajemen yang buruk, potensi kecurangan, dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Jangan sampai hal ini terjadi karena adanya tuntutan fee atau setoran kepada pihak tertentu sehingga berdampak pada rendahnya kualitas material dan hasil pekerjaan," katanya.

Sementara itu, Berutu, yang mengaku sebagai penjaga sekolah, menyebutkan keterlambatan proyek disebabkan pemborong atau tukang yang direkrut oleh panitia pelaksana bermarga Siketang, yang selama kurang lebih tiga minggu tidak bekerja dan meninggalkan proyek tanpa pemberitahuan.

Saat ditanya apakah keterlambatan disebabkan kurangnya pengawasan karena kepala sekolah jarang berada di lokasi, Berutu membantah hal tersebut.

Berdasarkan pantauan Mistar di lapangan, Kamis (15/1/2026), pekerjaan pembangunan toilet dan sanitasi masih berlangsung.

Sejumlah ruang kelas dan ruangan lain belum dilengkapi perabot, bahkan beberapa ruang yang telah direhabilitasi masih menggunakan meja dan kursi lama. Selain itu, ditemukan plafon serta rangka atap baja ringan yang tampak bengkok dan diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, Adi Purba, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menjelaskan peran Dinas Pendidikan dalam program revitalisasi DAK SMP meliputi koordinasi, verifikasi data, fasilitasi pembentukan tim pelaksana (P2SP), pendampingan teknis, monitoring, evaluasi, hingga memastikan pertanggungjawaban pelaksanaan program.

"Dana disalurkan langsung ke sekolah melalui skema swakelola untuk membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana satuan pendidikan," kata Adi.

Ia mengakui dari sejumlah proyek revitalisasi SMP di Kabupaten Dairi, terdapat dua sekolah yang belum tuntas dan diberikan adendum perpanjangan waktu hingga 31 Januari 2026. Sementara dua SMP lainnya telah rampung 100 persen.

Menanggapi kondisi tersebut, Pakpahan dan Nainggolan berharap pihak Kementerian Pendidikan serta Inspektorat segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung.

"Langkah ini penting agar dugaan penyimpangan dapat diklarifikasi dan potensi praktik korupsi dapat dicegah," kata mereka.