Tapteng, MISTAR.ID

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan dan percepatan pemulihan ekonomi pascabencana yang melanda daerah tersebut pada 2025.

Hal itu disampaikan Masinton saat membuka kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Tapanuli Tengah di Gedung Serbaguna Pandan, Sabtu (20/6/2026).

Dalam sambutannya, Masinton mengungkapkan bahwa sebelum bencana terjadi, Tapanuli Tengah masih menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang cukup serius. Salah satunya adalah tingginya angka kemiskinan yang menempatkan daerah tersebut sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatra Utara setelah Kepulauan Nias.

Selain itu, tingkat pengangguran juga masih relatif tinggi. Dari total 159 desa yang ada di Tapteng, sebanyak 80 desa tercatat berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.

“Dari total 159 desa, terdapat 80 desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Kondisi ini dipastikan mengalami pergeseran signifikan setelah hantaman bencana tahun lalu,” ujar Masinton.

Kegiatan yang mengusung tema “Mencatat Ekonomi Indonesia” tersebut dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Masinton menekankan bahwa sensus ini bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, melainkan upaya strategis untuk memotret kondisi nyata perekonomian daerah setelah terdampak bencana.

“Data adalah kompas pembangunan. Pembangunan yang tidak berbasis data akan kehilangan arah, tidak fokus, dan tidak tepat sasaran,” katanya.

Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting dalam penyusunan dan penyempurnaan berbagai dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD, APBD hingga program pengentasan kemiskinan.

Data tersebut juga akan digunakan untuk mengukur efektivitas pemulihan ekonomi, mengidentifikasi sektor-sektor yang terdampak, serta menggali peluang ekonomi baru yang muncul pascabencana.

“Kita butuh data akurat untuk mengukur sejauh mana pemulihan ekonomi berjalan, sektor apa saja yang terdampak, serta melihat potensi ekonomi baru pascabencana,” ucapnya.

Masinton juga mengajak para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. Ia memastikan seluruh data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan Undang-Undang Statistik dan tidak berkaitan dengan kewajiban perpajakan maupun bantuan sosial.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Tengah, Akhirul Miswar M.E. Nasution, mengatakan proses pendataan lapangan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.

Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Tapteng telah merekrut dan melatih 317 petugas lapangan yang akan bertugas di seluruh wilayah kabupaten.

“Sebanyak 317 petugas lapangan telah kami siapkan melalui seleksi ketat dan pelatihan intensif. Mereka siap bergerak dengan menjunjung tinggi kode etik, integritas, dan profesionalisme,” katanya.

Sebagai penanda dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Bupati Tapteng bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan pelepasan balon yang sekaligus menjadi prosesi pemberangkatan resmi para petugas sensus yang akan bertugas di 20 kecamatan di Tapanuli Tengah.