Tapteng, MISTAR.ID

Ribuan warga Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) korban bencana banjir bandang dan tanah longsor pada November 2025 lalu banyak yang belum mendapatkan bantuan yang dijanjikan pemerintah. Tersendatnya bantuan itu akibat adanya keterlambatan pendataan yang hingga saat ini belum tuntas dilakukan.

Keterlambatan itu juga diakui Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, yang menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pelayanan mulai dari pendataan, penetapan, dan perbaikan untuk korban bencana. Pendataan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kepala Lingkungan (Kepling), Kepala Desa/Lurah, Camat hingga tingkat kabupaten.

“Tentu pertama kami menyampaikan permohonan maaf kami sebesar-besarnya bahwa Pemkab Tapteng mengalami keterlambatan pelayanan pendataan. Itu tanggung jawab saya sebagai pimpinan, sebagai kepala daerah untuk mempercepat dan memperbaiki seluruh langkah-langkah percepatan itu serta mendengar seluruh aspirasi masyarakat,” ujar Masinton, baru-baru ini pada perayaan Paskah Oikumene Pemkab Tapteng.

Menindaklanjuti itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng atas perintah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membentuk tim percepatan pendataan dan verifikasi data by name by address (BNBA) untuk mempercepat validasi pendataan korban bencana. Namun, untuk pencairan bantuan pemerintah tahap kedua ini belum diketahui jadwal kepastiannya.

Ketua Pelaksana Harian Tim Percepatan Pendataan BNBA, Basirin Yunus Tanjung (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprovsu), hanya menyampaikan agar masyarakat Tapteng korban bencana yang belum mendapat bantuan untuk tahap selanjutnya tetap bersabar dan memastikan semua korban akan memperoleh bantuan tersebut.

Roslaini Hutagalung bersama kemenakannya, Rosmalianti Sinaga, saat diwawancarai memperlihatkan puing-puing rumahnya yang hancur saat bencana. (Foto: Feliks/Mistar)

Banyaknya keluhan warga dan simpang siur informasi terkait bantuan ini, awak Mistar diundang secara langsung ke lokasi bencana di Dusun II, Desa Bair, Kecamatan Tapian Nauli, dengan mendatangi salah seorang penyintas bernama Roslaini Hutagalung. Ibu berusia 54 tahun ini merupakan janda yang memiliki satu anak dan merupakan penyandang disabilitas yang mengaku belum mendapatkan bantuan apa pun dari pemerintah.

Ia bersama anaknya, Rasdin Hutabarat, dan kemenakannya, Rosmalianti Sinaga, mengajak Mistar menyusuri lokasi bencana untuk memperlihatkan kondisi rumahnya yang sudah luluh lantak rata dengan tanah, guna memastikan bahwa ia adalah salah satu korban bencana di desa itu. Ia hingga kini sangat bertanya-tanya mengapa namanya tidak tercatat atau terdaftar sebagai korban bencana alam.

Rosmalianti Sinaga menuturkan, sebelum kejadian bencana, biasanya keseharian mereka menderes (menyadap) getah karet di kebun milik mereka. Namun, karena bencana alam waktu itu, kebun karet mereka habis hingga rumahnya rata dengan tanah bersama harta benda seisi rumah. Hanya pakaian di badan yang tersisa saat itu. Kondisi tersebut membuat mereka kini harus menumpang di rumah keluarga.

Ia sangat menyayangkan tantenya, Roslaini, tidak pernah mendapat bantuan seperti jaminan hidup (jadup), bantuan perbaikan rumah rusak ringan maupun rusak berat yang dijanjikan pemerintah. Padahal, nama mereka sudah didata berkali-kali sebagai korban bencana oleh kepala desa setempat, tetapi hasilnya nama mereka tidak tercatat sebagai penerima bantuan pada tahap pertama.

“Bencana kemarin yang bulan 11 rumah tante saya ini hancur, sisa cuma baju di badan. Jadi, tante saya ini mau menuntut kenapa yang di sana mendapat, sementara tante saya tidak mendapat bantuan. Dari sekian banyak korban bencana yang rumahnya hancur di sini sudah dapat semua, sedangkan rumah tante saya juga hancur dan tinggal puing-puing,” ujar Rosmalianti saat ditemui di lokasi bencana di Desa Bair, Senin (4/5/2026).

Ia mengungkapkan, pascabencana tantenya hanya mendapatkan bantuan bahan pokok makanan ketika mengungsi di posko tanggap darurat seperti beras lima kilogram, gula, serta bentuk bantuan lainnya.

“Makanya saya memohon kepada Pak Bupati agar tante saya ini mendapat bantuan. Apa bedanya dengan korban bencana yang lain? Inilah keadaannya, dia tidak bisa bekerja, ada satu anak yang harus ditanggung dan suaminya sudah tidak ada. Padahal, seharusnya seperti inilah yang perlu diutamakan mendapat bantuan. Semoga besok dia mendapatkan bantuan itu, karena dia memang layak,” tuturnya.