Medan, MISTAR.ID (26/8/2026) - Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Salmon Sumihar Sagala, menilai fenomena pengutipan retribusi senilai Rp20.000 di kawasan destinasi wisata Deleng Singkut, Kabupaten Karo, telah merusak minat masyarakat dalam berwisata di lokasi yang kerap disebut Bumi Turang itu.

"Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Kabupaten Karo dan seluruh pemangku kepentingan pariwisata untuk tidak membiarkan permasalahan di lapangan mencoreng citra daerah yang berpotensi membuat wisatawan berpikir ulang untuk berkunjung ke Karo," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Rabu (26/8/2026).

Politikus PDI Perjuangan itu menekankan bahwa pariwisata tidak bisa hanya mengandalkan keindahan alam semata. Faktor-faktor seperti kenyamanan, keramahan, transparansi harga, dan rasa aman juga sama pentingnya dalam menentukan apakah pengunjung akan kembali lagi atau memilih destinasi lain.

“Kita tidak boleh membiarkan wisatawan datang ke Karo dengan niat menikmati liburan, namun justru pulang membawa cerita negatif mengenai pungutan tambahan, ketidaknyamanan, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Jika hal ini terus terjadi dan menjadi viral, dampak jangka panjangnya terhadap sektor pariwisata kita bisa sangat serius," ucapnya.

Menurutnya, insiden Deleng Singkut seharusnya menjadi pemicu bagi Pemerintah Kabupaten Karo untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sektor pariwisata setempat, alih-alih hanya menanggapi masalah setelah sebuah video menjadi viral.

Bagaimanapun, kata dia, keluhan dan permasalahan terkait berbagai objek wisata di Karo sebelumnya sudah sempat menyita perhatian publik. Legislator daerah pemilihan Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat ini mencatat bahwa kawasan menuju pemandian air panas Sidebuk-debuk, Deleng Singkut, dan zona wisata Siosar memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan.

Namun, ia menilai bahwa potensi itu tidak dapat diwujudkan sepenuhnya jika masalah akses, kualitas layanan, parkir, retribusi, dan kenyamanan pengunjung tidak ditangani secara serius.

"Wisatawan mungkin bisa memaklumi jika hanya muncul satu masalah. Namun, jika keluhan serupa muncul di berbagai lokasi, lama-kelamaan akan terbentuk persepsi bahwa berkunjung ke Karo adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Inilah yang harus kita cegah," tegasnya.

Untuk itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Karo dan pihak berwenang terkait untuk memetakan situasi di seluruh objek wisata, khususnya menyangkut masalah perparkiran dan berbagai pungutan yang dikenakan kepada pengunjung.

Pasalnya, ia menekankan bahwa wisatawan perlu membedakan secara jelas antara tarif resmi pemerintah dan biaya yang ditetapkan oleh operator atau pemilik usaha. Ia juga memperingatkan para pelaku usaha agar tidak menjadikan tempat usaha mereka sebagai alasan untuk memungut biaya secara sepihak.

Di sisi lain, ia menegaskan jika terjadi perselisihan antara pengunjung dan pemilik usaha, penyelesaiannya harus dilakukan melalui komunikasi yang konstruktif, bukan dengan tindakan yang berpotensi viral dan mencoreng reputasi daerah.

"Pemerintah Kabupaten harus turun tangan. Mereka tidak boleh menunggu sampai ada kejadian yang viral baru mengambil tindakan. Sektor pariwisata berdampak pada banyak pihak mulai dari UMKM, hotel, restoran, pedagang, dan penyedia jasa transportasi hingga masyarakat setempat. Jika jumlah wisatawan menurun, masyarakat lokal yang pertama kali merasakan dampaknya," tuturnya.

Lebih jauh, ia berharap revitalisasi pariwisata di Karo dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah, pengelola destinasi, pelaku usaha, dan masyarakat setempat harus memiliki komitmen bersama untuk menciptakan kawasan wisata yang bersih, aman, nyaman, transparan dalam hal harga, serta ramah terhadap wisatawan.

"Kita tidak boleh membiarkan keindahan alam Karo tertutupi oleh pengalaman negatif di pintu-pintu masuknya. Kita memiliki Sidebuk-debuk, Deleng Singkut, Siosar, dan berbagai destinasi lainnya. Potensinya luar biasa, namun harus diimbangi dengan pelayanan yang sama istimewanya. Jika tidak, wisatawan bisa saja memilih daerah lain," tuturnya. (hm27)