DPRD Sumut Desak Pertamina Sumbagut Tanggap Darurat Atasi Kelangkaan Biodiesel di Medan

Sebuah truk tangki milik PT. Pertamina Patra Niaga Sumbagut. (foto: Istimewa/Mistar)
Medan, MISTAR.ID
DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) untuk segera mengambil langkah darurat guna mengatasi kelangkaan biodiesel yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Medan dan kabupaten/kota lainnya dalam beberapa hari terakhir.
Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura DPRD Sumut, Ebenejer Sitorus, setelah menerima berbagai laporan dan keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh biodiesel di sejumlah SPBU di Kota Medan.
Menurutnya, kelangkaan biodiesel telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi pengemudi angkutan umum, pelaku usaha kecil, hingga pengguna kendaraan diesel yang bergantung pada pasokan bahan bakar tersebut untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
“Jika Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut tidak mampu mengatasi persoalan distribusi biodiesel ini, maka sebaiknya mengundurkan diri. Masih banyak putra-putri bangsa yang profesional dan peka terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).
Anggota Komisi E DPRD Sumut itu menilai kelangkaan yang berlangsung selama beberapa hari menunjukkan lemahnya pengawasan serta distribusi bahan bakar bersubsidi yang menjadi kebutuhan penting masyarakat.
Ia mengungkapkan beberapa SPBU di Kota Medan yang mengalami kekosongan biodiesel, di antaranya SPBU Simpang Selayang, SPBU Jalan Jamin Ginting sebelum Simpang Simalingkar, SPBU Jalan Setia Budi, SPBU Jalan Sei Batanghari, SPBU Jalan AH Nasution dekat Asrama Haji, SPBU Jalan Tritura, serta beberapa SPBU lainnya.
Ia mengingatkan Pertamina agar tidak menganggap persoalan tersebut sebagai masalah biasa. Menurutnya, kelangkaan bahan bakar dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan biaya operasional transportasi, hingga berpotensi memicu praktik penimbunan dan penyimpangan distribusi di lapangan.
“Pertamina harus terbuka kepada publik terkait penyebab kelangkaan ini serta kapan pasokan akan kembali normal. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian agar tidak terus dihantui kekhawatiran,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, juga menyampaikan kekecewaannya atas berulangnya keluhan masyarakat mengenai kelangkaan biodiesel di Medan.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya antisipasi terhadap kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Utara yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di luar Pulau Jawa.
Ia menjelaskan, dampak kelangkaan biodiesel tidak hanya dirasakan pengguna bahan bakar bersubsidi, tetapi juga menyebabkan stok Dexlite di sejumlah SPBU ikut menipis.
Pasalnya, pengguna kendaraan diesel beralih ke Dexlite karena sulitnya memperoleh biodiesel, sehingga konsumsi bahan bakar non-subsidi tersebut meningkat tajam dalam waktu singkat.
“Sungguh ironis. Di saat banyak negara telah menerapkan sistem distribusi energi yang modern dan berbasis teknologi, kita masih menghadapi persoalan kelangkaan bahan bakar yang berulang. Ini menandakan ada masalah serius dalam sistem distribusi dan pengawasan yang harus segera dibenahi,” kata Zeira.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut itu meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut segera menambah pasokan ke seluruh SPBU yang mengalami kekurangan stok, memperkuat pengawasan distribusi di lapangan, serta memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran bahan bakar.
Selain itu, ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk turun tangan dan berkoordinasi dengan Pertamina guna mempercepat penyelesaian masalah tersebut.
“Kita tidak ingin masyarakat terus menjadi korban. BBM merupakan kebutuhan vital yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi. Pertamina harus bergerak cepat dan melakukan evaluasi menyeluruh agar kelangkaan biodiesel tidak terus berulang di Sumatera Utara,” tegasnya. (hm27)





















