Hasil monitoring dan evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut yang lebih terarah. Desa-desa yang belum terdaftar diharapkan dapat segera memperoleh pendampingan terkait proses pendaftaran, sementara desa yang masih memiliki tunggakan dapat melakukan penyelesaian kewajiban pembayaran iuran.

Keterlibatan berbagai unsur pemerintah daerah dalam kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Paluta.

Melalui FGD Monitoring dan Evaluasi ini, BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten Paluta berkomitmen untuk terus meningkatkan kepatuhan kepesertaan, mendorong pembayaran iuran secara berkelanjutan, serta memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja di tingkat desa.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 di Kabupaten Paluta, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat semakin luas dan dirasakan oleh masyarakat pekerja hingga ke tingkat desa.

Dengan adanya monitoring, evaluasi, pendampingan, serta pemberian apresiasi kepada pihak-pihak yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program, diharapkan terbentuk ekosistem perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin kuat di Kabupaten Paluta.