Belanja Modal Sergai Melonjak Hampir Empat Kali Lipat dalam Perubahan APBD 2026

Bupati Sergai Darma Wijaya pada rapat paripurna DPRD Sergai di Sei Rampah, Rabu (26/8/2026). (Foto: Diskominfo Sergai/Mistar)
Sejumlah program yang dijalankan meliputi pemberdayaan dan peningkatan produktivitas masyarakat miskin, penguatan UMKM dan IKM, digitalisasi pemasaran, serta pengembangan sistem pertanian terintegrasi.
Pemkab Sergai juga menjalankan program Pembentukan Petani Muda Milenial, Gerakan Sawah Mandiri, pemberian dukungan alat dan mesin pertanian, serta kegiatan budaya dan olahraga untuk mendukung sektor pariwisata.
Pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik turut diarahkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus mempermudah masuknya investasi ke Tanah Bertuah Negeri Beradat.
Untuk pembiayaan, pemerintah daerah mencatat penerimaan sebesar Rp46.141.672.909 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp33.793.558.572 dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
Darma Wijaya berharap pembahasan rancangan perubahan APBD 2026 bersama DPRD berlangsung konstruktif. Menurutnya, perbedaan pandangan selama pembahasan merupakan bagian dari proses untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Setiap kebijakan dan alokasi anggaran yang ditetapkan nantinya harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan Kabupaten Sergai yang maju, tangguh, dan berkelanjutan," ujarnya.
Ia juga meminta DPRD memberikan saran, masukan, dan koreksi agar pembahasan rancangan tersebut berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
"Kami berharap seluruh tahapan pembahasan hingga penetapan perubahan APBD 2026 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan agar anggaran yang ditetapkan benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat," tuturnya.[]





















