Asahan, MISTAR.ID – Dugaan kecurangan absensi yang melibatkan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menjadi sorotan. Sekitar 300 ASN diduga memanfaatkan aplikasi fake GPS untuk melakukan presensi secara online tanpa berada di lokasi kerja.

Kasus ini kini memasuki tahap pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Asahan bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mulai pekan depan, guna memastikan apakah dugaan pelanggaran tersebut benar terjadi.

Berikut ini dirangkum Mistar pada Sabtu (25/7/2026), tujuh fakta yang diketahui terkait kasus dugaan manipulasi absensi ASN di Kabupaten Asahan.

1. Sekitar 300 ASN Diduga Terlibat

BKPSDM Asahan mencatat sekitar 300 ASN terindikasi melakukan manipulasi absensi menggunakan aplikasi fake GPS. Jumlah tersebut masih bersifat sementara dan akan dipastikan melalui proses pemeriksaan.

Data para ASN yang diduga terlibat telah diserahkan kepada Inspektorat sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Kami menerima data dari BKPSDM. Itu jumlahnya yang diduga ada kurang lebih 300-an. Data itu diterima minggu lalu. Karena sebagian besar pegawai pemeriksa kami sedang ada pelatihan di Medan, jadi pemeriksaan itu akan dilakukan mulai pekan depan,” kata Rahman saat dijumpai di kantornya, Selasa (21/7/2026).

2. Wabup Asahan Tunggu Hasil Pemeriksaan

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto menegaskan pemerintah daerah belum mengambil kesimpulan terhadap dugaan tersebut. Seluruh ASN yang terindikasi masih akan menjalani pemeriksaan oleh tim yang berwenang.

“Diduga terindikasi menggunakan fake GPS akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh BKPSDM dan Inspektorat. Apakah terbukti atau tidak, tunggu hasilnya,” kata Rianto kepada wartawan, Kamis (23/7/2026).

Rianto mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan internal bagi ASN yang terlibat sebelum nantinya bakal diberikan sanksi.

3. Ratusan ASN Sudah Dikumpulkan

Sehari sebelum memberikan keterangan kepada media, Rianto telah mengumpulkan ratusan ASN yang diduga melakukan pelanggaran absensi.

Dalam arahannya, ia mengingatkan seluruh pegawai agar menjaga integritas serta menjalankan tugas sebagai aparatur negara dengan disiplin.

“ASN diharapkan bekerja dengan baik, disiplin, dan penuh dedikasi,” ujar Rianto di halaman Kantor Bupati Asahan.

4. Modusnya Memakai Aplikasi Fake GPS

Sekretaris BKPSDM Asahan Faisal Sinaga mengungkapkan modus yang digunakan para ASN adalah memanfaatkan aplikasi ilegal fake GPS yang dapat dipasang di telepon genggam.

Dengan aplikasi tersebut, lokasi pengguna dapat dimanipulasi sehingga sistem absensi menganggap ASN berada di kantor, padahal sebenarnya berada di tempat lain.

“Sudah ada yang kedapatan memakai itu, semacam fake GPS. Jadi bisa absen tanpa harus berada di kantor. Ini sedang menjadi perhatian bagi kami di BKPSDM,” kata Faisal.

5. Sistem Absensi Asahan Gunakan Face Recognition dan Lokasi

Selama ini Pemkab Asahan menerapkan sistem presensi elektronik yang menggabungkan identifikasi wajah (face recognition) dan pencocokan titik lokasi (GPS).

ASN diwajibkan melakukan absensi dari lokasi kantor yang telah ditentukan saat masuk maupun pulang kerja. Dugaan penggunaan fake GPS dinilai dapat mengakali sistem tersebut sehingga presensi tetap berhasil meski pegawai tidak berada di kantor.

6. Berpotensi Hindari Pemotongan TPP

Penggunaan fake GPS diduga berkaitan dengan upaya menghindari konsekuensi disiplin. Dalam aturan yang berlaku, ASN yang tidak memenuhi kewajiban absensi sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Karena itu, dugaan manipulasi absensi menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

7. Inspektorat Mulai Pemeriksaan Pekan Depan

Sekretaris Inspektorat Asahan Abdul Rahman memastikan pihaknya telah menerima daftar ASN yang diduga terlibat dan akan segera memulai pemeriksaan.

Menurutnya, pemeriksaan sempat tertunda karena sebagian auditor mengikuti pelatihan di Kota Medan.

“Kami menerima data dari BKPSDM. Jumlahnya yang diduga ada kurang lebih 300 orang. Data itu diterima minggu lalu. Karena sebagian besar pegawai pemeriksa kami sedang mengikuti pelatihan di Medan, pemeriksaan akan dilakukan mulai pekan depan,” kata Rahman.

Hingga saat ini, sekitar 300 ASN tersebut masih berstatus terduga melakukan pelanggaran. Pemkab Asahan menegaskan hasil pemeriksaan BKPSDM dan Inspektorat akan menjadi dasar untuk menentukan apakah benar terjadi penyalahgunaan aplikasi fake GPS serta apakah para ASN tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.