Simalungun, MISTAR.ID (16/7/2026) – Kerusakan jalan dan irigasi masih menjadi persoalan besar di Kabupaten Simalungun. Kondisi itu menjadi salah satu fokus pembahasan saat tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring pelaksanaan Tambahan Keuangan Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 di Kantor Bupati Simalungun, Kamis (16/7/2026).

Dalam pemaparannya, Pemkab Simalungun menyebut sekitar 910,24 kilometer jalan kabupaten atau lebih dari separuh total panjang jalan masih dalam kondisi rusak berat.

Di sektor pertanian, 158 daerah irigasi yang mengairi lahan seluas 31.363 hektare juga mengalami kerusakan hingga 55,38 persen. Karena itu, tambahan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp412,93 miliar diarahkan untuk membenahi infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat.

Selain jalan dan irigasi, anggaran tersebut juga digunakan untuk rehabilitasi 23 puskesmas, tiga rumah sakit daerah, perbaikan fasilitas pendidikan, pengadaan alat mesin pertanian, hingga revitalisasi pasar.

Rombongan Kemendagri dipimpin Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kartorius Sinaga. Turut mendampingi Sesditjen Bina Keuangan Daerah, Horas Mourist Panjaitan, dan Kasubdit Anggaran Keuangan Daerah Wilayah I, Fernando H. Siagian. Kedatangan mereka disambut Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih bersama Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora.

Kartorius mengatakan arah penggunaan dana tambahan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan daerah.

"Program yang disusun sangat baik, mulai dari perbaikan jalan, irigasi, hingga peningkatan layanan kesehatan. Dampaknya nanti akan langsung dirasakan masyarakat," katanya.

Hingga 15 Juli 2026, realisasi penggunaan TKD tercatat Rp77,81 miliar atau 18,84 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah secara keseluruhan mencapai 40,97 persen. Pemkab menjelaskan, penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan turut memengaruhi kecepatan pelaksanaan program.

Dalam kesempatan itu, Kemendagri juga mengapresiasi langkah Pemkab Simalungun yang telah menyalurkan bantuan keuangan khusus sebesar Rp30 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk membantu penanganan dampak bencana.

Bupati Anton mengatakan tambahan anggaran dari pemerintah pusat akan dimanfaatkan sebaik mungkin. Menurutnya, percepatan pelaksanaan program terus dilakukan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi El Nino. (hm27)