Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Irham Buana Nasution, mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumut agar pemanfaatan pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6 triliun dilakukan secara tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan penggunaan dana tersebut harus melalui koordinasi yang kuat antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut agar program yang dijalankan tidak meleset dari prioritas utama masyarakat.

“Jangan sampai pengembalian TKD itu salah sasaran dan tidak tepat untuk kepentingan masyarakat. Perlu koordinasi yang kuat dan terperinci antara Pemprov dan DPRD juga,” ujarnya kepada Mistar saat dikonfirmasi, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, wilayah-wilayah terdampak bencana harus menjadi perhatian utama pemerintah tanpa mengesampingkan daerah lain di Sumatera Utara yang juga membutuhkan pembangunan dan pemerataan perhatian.

“Termasuk wilayah yang terdampak bencana. Bukan berarti kabupaten/kota lain tidak diperhatikan. Kita tahu Sumut memiliki 33 kabupaten/kota dan ratusan kecamatan yang semuanya membutuhkan perhatian yang sama,” kata mantan Ketua KPU Sumatera Utara itu.

Irham juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Dalam Negeri, atas perhatian terhadap pemulihan bencana di Sumatera Utara.

Menurutnya, Sumut merupakan salah satu daerah rawan bencana yang kerap menghadapi musibah berulang, termasuk banjir bandang yang terjadi pada akhir 2025 dan berdampak di sejumlah wilayah pesisir timur hingga barat Sumatera Utara.

“Kita harus merespons dan memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah pusat karena memberikan perhatian terhadap pemulihan bencana di Sumut,” ucap mantan Ketua LBH Kota Medan itu.

Ia menilai dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia, sektor pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, Irham menekankan agar dana TKD diprioritaskan untuk program-program strategis yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pembangunan sekolah baru, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, hingga penguatan ekonomi warga.

“Dana TKD itu harus diprioritaskan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta membangkitkan kembali potensi perekonomian masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut sejalan dengan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo, seperti program sekolah rakyat, pengembangan UMKM, dan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Diketahui, Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi penerima pengembalian TKD terbesar dibandingkan dua provinsi lain yang terdampak bencana pada akhir 2025 lalu, yakni Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. (hm27)