Simalungun, MISTAR.ID

Jalan utama di Nagori Bahal Gajah, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, sempat masuk sebagai prioritas pembangunan daerah. Bahkan DPRD Simalungun telah membahas rencana pembangunan jalan tersebut dalam Paripurna perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2025.

Namun realisasi program prioritas itu harus tertunda akibat adanya perubahan besar pada struktur APBD 2026. Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp415 miliar memaksa Pemkab Simalungun melakukan penyesuaian anggaran.

“Banyak perubahan pada perencanaan, sehingga sejumlah program harus tertunda, termasuk pembangunan jalan di Nagori Bahal Gajah,” ujar Kepala Dinas PUPR Simalungun, Hotbinson Damanik, Rabu (26/11/2025).

Hotbinson menerangkan bahwa hampir seluruh program pembangunan kini terkendala akibat pemangkasan anggaran tersebut. Namun pihaknya tetap berupaya mencari solusi.

“Kami akan berusaha mengajukan permintaan anggaran ke kementerian. Semoga ini bisa menjadi jalan keluar dari pemotongan anggaran yang terjadi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Simalungun, Bernhard Damanik, meminta masyarakat bersabar menghadapi situasi ini. Menurutnya, pemotongan dana transfer pusat akan berdampak signifikan, terutama pada pembangunan infrastruktur.

“Dampaknya langsung ke pembangunan. Kita harus bersabar. Semoga pemerintah pusat dapat mengevaluasi dan memberikan perhatian lebih kepada pemerintah daerah,” kata Bernhard.

Ia menjelaskan bahwa pemotongan Rp415 miliar bukan angka kecil dan tentu mempengaruhi kemampuan Pemkab Simalungun merealisasikan program yang telah direncanakan.

“Keuangan jelas terganggu. Dalam pembahasan APBD 2026 saja, porsi belanja pegawai jauh lebih besar, sementara belanja modal sangat sedikit,” ungkapnya.

Pantauan Mistar.id di lokasi menunjukkan kondisi jalan utama Bahal Gajah memang rusak parah. Batu padas dan kerikil yang seharusnya menyatu kini berserakan hampir di seluruh badan jalan sepanjang sekitar empat kilometer.

Saat hujan turun, kondisi semakin buruk. Lapisan jalan yang sudah terkelupas hingga menyisakan tanah membuat kendaraan mudah tergelincir dan sulit melintas. Warga berharap pemerintah dapat menemukan kebijakan alternatif agar pembangunan jalan tetap terlaksana.

“Kami tidak terlalu mengerti sistem pemerintah dalam pembangunan, tapi harapan kami jalan ini bisa diperbaiki,” ujar seorang warga bermarga Manik.