Pematangsiantar, MISTAR.ID

Wakil Wali Kota Herlina resmi menyampaikan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam sidang paripurna DPRD, Kamis (20/11/2025).

Herlina menjelaskan struktur rancangan APBD 2026 disusun berdasarkan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah ditetapkan pada 5 Agustus 2025.

Namun, penyusunan tersebut mengalami penyesuaian signifikan setelah adanya pemberitahuan resmi dari Kementerian Keuangan RI terkait pengurangan Dana Alokasi Transfer ke daerah.

Herlina mengungkapkan, Pemko Pematangsiantar mengalami pengurangan dana transfer pusat sebesar Rp190.541.589.220. Penurunan ini berdampak langsung pada struktur rancangan anggaran yang harus disesuaikan kembali.

Setelah penyesuaian, pada struktur R-APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp935.148.843.702, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp975.148.843.702. Sehingga terjadi defisit sebesar Rp40.000.000.000.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah senilai Rp60 miliar, pengeluaran pembiayaan daerah Rp20 miliar, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp40 miliar.

Defisit tersebut, lanjut Herlina, ditutup melalui surplus pembiayaan sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan tercatat nihil.

Herlina menuturkan, rincian lebih teknis tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah akan dibahas dalam rapat komisi bersama DPRD, serta tercantum dalam tiga dokumen pokok yang turut diserahkan pemerintah daerah.

Ia berharap pembahasan dapat berjalan lancar dan tepat waktu agar APBD 2026 dapat ditetapkan sebelum tahun anggaran dimulai.

Herlina menekankan penyempurnaan APBD 2026 bertujuan memperkuat sektor pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh anggota DPRD memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki rancangan anggaran tersebut.

“Rancangan APBD ini adalah wujud tanggung jawab kita bersama dalam meningkatkan pelayanan publik dan aktivitas perekonomian daerah,” ujarnya. (hm25)