Simalungun, MISTAR.ID

Persoalan kelangkaan pupuk subsidi di Kabupaten Simalungun kembali menjadi sorotan DPRD. Komisi II DPRD Simalungun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengurai penyebab tersendatnya distribusi pupuk yang kerap dikeluhkan petani.

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD Simalungun, Kamis (5/3/2026), dipimpin Ketua Komisi II, Maraden Sinaga, didampingi anggota Sariadi Saragih, Histoni Sijabat, Tommy Saragih, dan Melisa Tarigan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Pertanian, PT Pupuk Indonesia, serta distributor pupuk subsidi dari seluruh wilayah Simalungun.

Manajer Sumut I PT Pupuk Indonesia, Rizki Putra Vona, menjelaskan bahwa kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi di Simalungun dipicu sejumlah kendala di sektor produksi.

Menurutnya, beberapa pabrik pupuk mengalami gangguan secara bersamaan, termasuk pabrik di Aceh yang terdampak bencana, serta sejumlah pabrik di Pulau Jawa yang mengalami kerusakan mesin produksi.

“Sebagian pabrik kami memang sedang bermasalah. Secara bersamaan, pabrik di Aceh juga terhambat produksinya karena bencana,” ujar Rizki dalam rapat tersebut.

Selain masalah produksi, hambatan juga terjadi pada proses pengangkutan pupuk melalui jalur laut. Namun demikian, pihaknya memastikan distribusi kini mulai kembali berjalan.

“Selain di pabrik, kendala juga terdapat pada angkutan kapal. Namun saat ini sudah berjalan dan pupuk sudah sampai di gudang Belawan. Satu kapal lagi juga akan tiba dalam waktu dekat,” katanya.

Rizki menambahkan, saat ini stok pupuk urea subsidi di gudang Pematangsiantar telah tersedia sebanyak 129 ton dan akan diprioritaskan untuk daerah yang sedang memasuki musim tanam dan masa pemupukan.

“Kami memfokuskan distribusi ke daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan, terutama yang sedang menjalani musim tanam,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Simalungun, Meri Damanik, mengungkapkan bahwa luas lahan baku sawah di wilayah Habonaron Do Bona mencapai sekitar 27.693 hektare yang sangat bergantung pada ketersediaan pupuk subsidi.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II Histoni Sijabat mengusulkan agar DPRD melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam distribusi pupuk.

“Saya sarankan seluruh distributor untuk dicek dan dikunjungi langsung, agar kita memastikan tidak ada permainan. Semua harus kita datangi,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Menanggapi hal itu, Ketua Maraden menyatakan pihaknya akan melakukan rapat internal untuk menindaklanjuti hasil RDP tersebut.

Ia juga memastikan Komisi II akan melakukan pendalaman melalui kunjungan lapangan agar persoalan kelangkaan pupuk subsidi tidak terus berulang setiap tahun.

“Selanjutnya kita akan melakukan pendalaman melalui kunjungan lapangan. Kita tidak ingin persoalan ini terus berulang dari tahun ke tahun. Kita ingin ketika ditelusuri sekarang, ada solusi yang baik untuk ke depan,” ujarnya. (hm27)