Simalungun, MISTAR.ID

Kelangkaan pupuk subsidi di Kabupaten Simalungun akhirnya mendapat perhatian dari legislatif. Komisi II DPRD Kabupaten Simalungun memastikan akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengurai persoalan distribusi yang hingga kini belum menemukan titik terang.

Ketua Komisi II DPRD Simalungun, Maraden Sinaga, menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan persoalan ini berlarut-larut di tengah kebutuhan mendesak petani yang sedang memasuki masa tanam.

Maraden bilang, pihaknya akan segera menjadwalkan pembahasan khusus terkait kelangkaan pupuk subsidi. "Akan kita RDP-kan secepatnya," ujarnya, Senin (2/3/2026).

Meski demikian, jadwal pelaksanaan masih menyesuaikan agenda kerja komisi. RDP tersebut direncanakan menghadirkan Dinas Pertanian untuk memaparkan secara terbuka kondisi riil distribusi pupuk subsidi di lapangan.

Anggota Komisi II lainnya, Histoni Sijabat, menekankan pentingnya forum tersebut untuk mengidentifikasi akar persoalan.

"Ditindaklanjuti dengan melaksanakan RDP bersama Dinas Pertanian agar tahu apa yang menjadi kendalanya," katanya, Senin siang.

Langkah DPRD ini merupakan respons atas pengakuan Dinas Pertanian sebelumnya yang menyatakan distribusi pupuk subsidi tersendat dan pemerintah daerah hanya bisa menunggu respons produsen setelah melayangkan surat resmi pada 19 Februari 2026.

RDP nantinya diperkirakan akan menggali sejumlah aspek, mulai dari alur distribusi pupuk subsidi, posisi stok di gudang regional, hingga sejauh mana koordinasi antara pemerintah daerah dan produsen berjalan efektif. DPRD juga berpeluang memanggil distributor maupun pihak terkait lainnya jika diperlukan.

Di tengah situasi ini, petani menjadi pihak yang paling terdampak. Sejumlah wilayah sentra pertanian dilaporkan mengalami kekosongan stok, memaksa sebagian petani menunda pemupukan atau membeli pupuk nonsubsidi dengan harga lebih tinggi.

RDP yang akan digelar menjadi momentum penting untuk memastikan persoalan tidak berhenti pada saling menunggu. DPRD diharapkan mampu mendorong solusi konkret agar distribusi pupuk subsidi kembali normal dan musim tanam di Simalungun tidak terganggu lebih jauh. (hm27)