Simalungun, MISTAR.ID – Pengelolaan parkir di sepanjang kawasan Kebun Teh Sidamanik hingga Pematang Sidamanik diklaim belum tertata dengan baik.

Anggota DPRD Simalungun, Kristok Damanik, mempertanyakan kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) dalam mengelola parkir di kawasan itu.

Menurutnya, lokasi itu menjadi salah satu destinasi wisata yang selalu dipadati pengunjung, terutama pada akhir pekan.

"Sepanjang Kebun Teh Sidamanik hingga Pematang Sidamanik tidak jelas parkirnya. Padahal lokasi tersebut merupakan salah satu sumber PAD Simalungun," kata politisi Partai Golkar itu, Selasa (14/7/2026).

Ia menilai Dishub perlu menetapkan sistem parkir yang jelas, termasuk menerapkan tarif yang seragam agar tidak menimbulkan keluhan dari wisatawan.

"Supaya lebih jelas dan tidak ada yang merasa dirugikan serta tidak menciptakan efek negatif terhadap pariwisata Simalungun," ujarnya.

Kristok juga mengaku menerima banyak laporan mengenai praktik pungutan parkir tanpa karcis di sepanjang jalan kawasan wisata tersebut.

"Setiap Sabtu dan Minggu lokasi Kebun Teh itu pasti ramai. Sementara parkirnya tidak jelas, jangan jadi suka-suka di situ. Sepanjang jalan di sekitar kebun teh itu diminta parkir tanpa karcis," katanya.

Keluhan serupa disampaikan salah seorang pengunjung, Ramses Tambunan. Ia mengaku beberapa kali diminta membayar uang parkir ketika memindahkan kendaraannya di area yang sama.

"Baru sampai langsung datang tukang parkir minta uang. Pas sudah pindah sedikit, diminta lagi parkir. Kurang nyaman pastinya," ujarnya.

Menurut Ramses, persoalan itu bukan semata-mata besarnya biaya yang dikeluarkan, melainkan tidak adanya kepastian dalam pengelolaan parkir.

"Bukan hanya permasalahan jumlah uang yang dibayar. Tapi kalau ada karcis, mungkin jadi lebih ikhlas bayarnya. Kita juga datang untuk liburan, mencari hiburan dan kenyamanan," katanya.

DPRD berharap Dishub Simalungun segera menata sistem perparkiran di kawasan wisata Kebun Teh Sidamanik agar lebih tertib, memberi rasa nyaman bagi wisatawan, sekaligus mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor parkir. (hm20)