Pematangsiantar, MISTAR.ID

Hingga kini, nasib 311 pedagang masih belum ada kepastian dan menunggu tindak lanjut dari Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar.

Anggota DPD RI, Penrad Siagian, mengakui bahwa keluhan-keluhan telah didengar secara langsung dari pedagang setelah berdialog. Para pedagang menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari ketidakjelasan penataan lokasi berjualan hingga belum adanya kepastian terkait masa depan usaha mereka.

"Kita akan memperjuangkan hak-hak pedagang. Pemerintah daerah harus hadir dan memberikan solusi terbaik bagi mereka. Persoalan nasib pedagang ini harus menjadi prioritas utama sebelum membahas hal-hal lain," ujar Penrad, Minggu (21/6/2026).

Menurutnya lagi, akar persoalan yang dihadapi pedagang saat ini tidak hanya berkaitan dengan dampak kebakaran, tetapi juga menyangkut tata kelola pasar yang belum berjalan optimal.

Dengan begitu, Kondisi pasar saat ini menyebabkan banyak pedagang berjualan di luar area yang semestinya, sehingga menimbulkan kesemrawutan dan mempersempit akses bagi pengunjung maupun pedagang lainnya.

Dalam pertemuan itu terungkap adanya pedagang yang mengaku menjadi korban ketidakjelasan kebijakan pengelolaan pasar. Saat mempertanyakan kepastian tempat berjualan dan masa depan usahanya, pedagang tersebut mengaku tidak memperoleh jawaban yang jelas.

"Setelah kehilangan tempat usaha akibat musibah, mereka kini dihadapkan pada ketidakpastian mengenai relokasi, penataan pasar, hingga kepastian ruang usaha yang layak untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi," ujarnya.

Menyikapi kondisi itu, Penrad mengaku telah berkomunikasi dengan Wali Kota Pematangsiantar dan meminta agar pemerintah kota hadir langsung ke Pasar Dwikora untuk bertemu dengan para pedagang.

"Kita sudah menghubungi wali kota agar hadir ke Pasar Dwikora. Tujuannya supaya ada dialog langsung antara pemerintah kota dengan para pedagang," ungkapnya.

Menurut Penrad, dialog tersebut harus menemukan jalan tengah atas berbagai persoalan yang selama ini dialami oleh pedagang. Dengan komunikasi yang terbuka, diharapkan tidak ada lagi pedagang yang merasa diabaikan.

"Bagi mereka, kepastian bukan sekadar soal tempat berdagang, melainkan juga menyangkut keberlangsungan ekonomi keluarga yang selama ini bergantung pada aktivitas dagangan," ujarnya. (Hamzah)