Tuesday, July 21, 2026
home_banner_first
SAHABAT PENDIDIKAN

Mendikdasmen Pastikan Anggaran Pendidikan Tidak Dipotong Pada 2026

Mistar.idSenin, 23 Februari 2026 pukul 12.02 WIB
mendikdasmen_pastikan_anggaran_pendidikan_tidak_dipotong_pada_2026

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti. (Foto: Repro/RMB)

news_banner

Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, memastikan anggaran sektor pendidikan pada 2026 akan meningkat dan tidak terdampak pemotongan akibat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Anggarannya malah lebih besar setelah ada MBG karena akan ditambah Presiden. Karena itu Kemendikdasmen mengajukan ABT (Anggaran Biaya Tambahan),” ujar Mu’ti dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG, dilansir dari Bloomberg, Senin (23/2/2026).

ABT merupakan tambahan dana dalam APBN yang dialokasikan untuk kebutuhan mendesak. Mu’ti menjelaskan pengajuan tersebut bertujuan memastikan seluruh program prioritas pendidikan tetap berjalan maksimal seiring pelaksanaan MBG.

Ia menjelaskan bahwa pada 2025 Kemendikdasmen memperoleh anggaran Rp16,9 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan yang mencakup 16.176 sekolah. Hingga saat ini, sekitar 93 persen proyek pembangunan telah selesai sepenuhnya.

Selain itu, kementerian juga menjalankan program digitalisasi pendidikan. Sebanyak 288.860 sekolah telah menerima bantuan perangkat Interaktif Flat Panel (IFP) atau Panel Interaktif Digital (PID), yakni perangkat pembelajaran berbasis teknologi yang memungkinkan kegiatan menulis, menggambar, dan kolaborasi serta terhubung dengan sistem manajemen pembelajaran dan sumber belajar digital.

Untuk 2026, anggaran revitalisasi yang telah tercantum dalam APBN mencapai lebih dari Rp14 triliun dan akan dialokasikan bagi lebih dari 11 ribu satuan pendidikan. Jumlah tersebut masih berpeluang bertambah jika rencana tambahan anggaran dari pemerintah disetujui.

Dalam peringatan Hari Guru, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan rencana penambahan dana revitalisasi untuk 60 ribu satuan pendidikan. Mu’ti mengatakan jika usulan itu terealisasi, maka total sekolah yang akan direvitalisasi dapat mencapai sekitar 71 ribu satuan pendidikan.

Presiden juga berencana menambah distribusi perangkat IFP untuk sekolah. “Tahun 2026 kita akan mendistribusikan IFP untuk lebih dari 325 ribu satuan pendidikan,” kata Mu’ti.

Program Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD, SMP, SMA hingga SLB dipastikan tetap berjalan tanpa pengurangan dana. Bahkan pada 2026 pemerintah akan menambah bantuan PIP bagi siswa TK sebesar Rp450 ribu per tahun untuk sekitar 888 ribu anak.

“Untuk 2026 ini ada dana PIP untuk murid TK sebanyak Rp450 ribu per tahun dan akan dialokasikan bagi 888 ribu murid TK di seluruh Indonesia,” ujar Mu’ti.

Kemendikdasmen juga mengalokasikan dana untuk peningkatan kompetensi guru, termasuk pelatihan serta beasiswa bagi 150 ribu guru yang belum berkualifikasi D4 atau S1. Bantuan pendidikan tersebut diberikan sebesar Rp 3 juta per semester.

“Tahun ini kami akan melakukan pelatihan guru sekaligus menyediakan beasiswa bagi guru yang belum D4 atau S1 sebanyak 150.000 orang dengan alokasi Rp 3 juta per semester,” jelasnya.

Anggaran pendidikan juga digunakan untuk pembayaran tunjangan guru, termasuk bagi guru berstatus PPPK. Mu’ti menegaskan tunjangan tersebut akan diberikan sesuai usulan yang telah diajukan kepada Presiden.

Dalam forum itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sempat menanyakan kepastian kenaikan anggaran pendidikan. Mu’ti pun memastikan adanya peningkatan alokasi dana.

“Alhamdulillah anggaran pendidikan naik. Ini menunjukkan perhatian Bapak Presiden terhadap pendidikan sangat besar dan alokasinya tetap signifikan,” ujarnya.

Mu’ti menambahkan, sekitar 43 juta penerima manfaat MBG berasal dari kalangan pelajar. Program tersebut dinilai dapat mendukung semangat belajar sekaligus membentuk karakter peserta didik.

“Dan juga mendukung program kami yang ketujuh Indonesia hebat yaitu makan makanan sehat dan bergizi,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan tanpa mengurangi alokasi anggaran. “Tidak ada pengurangan dana dari pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan,” tutur Mu’ti. (hm20)



BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN