MISTAR.ID

Banjir besar kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir November 2025, hingga menimbulkan dampak luas di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Hujan berintensitas tinggi yang turun berhari-hari, diperparah kerusakan hutan di daerah hulu dan buruknya sistem drainase, membuat banyak wilayah terendam dan memicu banjir bandang serta longsor di berbagai titik.

Peningkatan risiko banjir juga terjadi karena musim hujan diprediksi berlangsung lebih lama dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia mulai dari Sumatra hingga Papua telah memasuki puncak musim hujan yang diperkirakan akan berlanjut hingga awal tahun 2026.

Data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) dari stasiun BMKG menunjukkan bahwa intensitas hujan bervariasi antar daerah, dengan wilayah Indonesia Timur mencatat curah hujan yang paling tinggi. Kondisi geografis berupa pegunungan, hutan hujan, dan iklim tropis basah membuat kawasan ini lebih rentan terhadap hujan lebat dan banjir.

Peristiwa banjir di Sumatra 2025 kembali mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang bencana hidrometeorologi. Berikut daftar wilayah di Indonesia yang pernah dilanda banjir besar. Berdasarkan catatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jambi berkali-kali dilanda banjir besar, antara lain pada 1931, 1955, 1967, 1991, 2003, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014, dan 2015. Namun, peristiwa paling dahsyat terjadi pada akhir Januari hingga Februari 1955.

Banjir yang terjadi menjelang akhir November 2025, serangkaian banjir besar melanda sejumlah wilayah di Sumatra khususnya Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat menjadi salah satu bencana hidrometeorologi paling mematikan dalam satu dekade terakhir, dipicu oleh hujan ekstrem yang berlangsung sejak pertengahan November, gangguan atmosfer lokal menjelang puncak musim hujan, serta kerusakan hutan di daerah hulu yang mempercepat aliran air ke permukiman. Di area hilir, buruknya sistem drainase turut memperparah genangan sehingga air dengan cepat meluap dan merendam wilayah padat penduduk.

Di Sumatera Utara, laporan BNPB per 2 Desember 2025 mencatat dampak yang sangat besar.

Curah hujan ekstrem memicu banjir bandang dan luapan sungai di 17 kabupaten, menyebabkan 293 orang meninggal, 154 orang hilang, serta lebih dari 540 ribu warga mengungsi. Total warga terdampak mencapai 1,7 juta jiwa, sementara ratusan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan mulai dari ringan hingga rusak berat.

Di Aceh, banjir besar merendam banyak wilayah rendah dan aliran sungai utama, menyebabkan 173 korban jiwa, 204 orang hilang, dan lebih dari 1,4 juta penduduk terdampak. Sebanyak 443 ribu warga terpaksa meninggalkan rumah mereka, sementara lebih dari 2.500 rumah rusak berat, disertai kerusakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan jembatan penghubung antarwilayah.

Sementara di Sumatera Barat, banjir dan longsor menerjang kawasan dataran tinggi dan daerah aliran sungai. Peristiwa ini menyebabkan 165 orang meninggal, 114 hilang, dan memengaruhi lebih dari 219 ribu warga. Setidaknya 41.800 orang mengungsi, dan ratusan rumah rusak berat hingga ringan.

Infrastruktur seperti 55 jembatan dan 86 fasilitas pendidikan juga mengalami kerusakan signifikan. Jika digabungkan, banjir besar Sumatera 2025 menelan 631 korban meninggal, 472 orang hilang, serta memaksa lebih dari 1,02 juta warga mengungsi. Total warga terdampak mencapai lebih dari 3,32 juta orang.

Kayu-kayu gelondongan ukuran besar sampai kecil bergerak mengikuti arus yang bergerak cepat, menerjang apa pun yang ada di depannya. Rumah-rumah, lahan pertanian, termasuk manusia, satwa dan apa pun yang ada di depannya tersapu. Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Sumatera Utara, Aceh maupun Sumatera Barat menelan korban jiwa ratusan orang, bencana di Sumatera ini sebagai peringatan keras atas kerusakan lingkungan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merinci, di Sumut sebanyak 217 korban meninggal dan 209 orang masih dinyatakan hilang. Dampak terbesar terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Selatan (Tapsel), dan Kota Sibolga. Pengungsi tersebar di beberapa titik, antara lain 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapteng, 4.661 jiwa di Tapsel, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal.

Akses transportasi di Sumut banyak mengalami kerusakan. Jalur nasional Sibolga–Padang Sidempuan serta Sibolga–Tarutung mengalami putus total dan tertutup longsor di banyak titik. Beberapa jembatan termasuk Jembatan Pandan dan jembatan pada ruas Sibolga–Manduamas, juga terputus. Di Mandailing Natal, tujuh wilayah terisolir akibat tertutupnya jalur lintas provinsi, sementara beberapa desa hanya bisa dijangkau menggunakan alat berat atau transportasi udara. Sibolga sampai hari ketiga penanganan darurat belum bisa kita tembus, tapi sudah bisa kita capai melalui udara untuk pendistribusian logistik.

Kondisi di Aceh juga serupa, korban jiwa sebanyak 96 orang, 75 orang hilang, serta delapan orang luka-luka. BNPB menyebut, pengungsi mencapai 48.887 keluarga, wilayah terparah di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil. Akses transportasi banyak terputus akibat longsor dan banjir, termasuk jalur Banda Aceh–Lhokseumawe dan jalur perbatasan Aceh–Sumatera Utara di Aceh Tamiang. Hingga kini beberapa daerah seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah masih belum bisa terakses melalui jalur darat.

Di Sumbar, 129 orang meninggal dunia, 118 orang hilang, dan 16 orang luka-luka. Menurut BNPB, sebanyak 77.918 jiwa mengungsi, terutama di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang. Sejumlah ruas jalan provinsi dan nasional terputus, antara lain ruas Koto Mambang–Balingka, Pasar Baru–Alahan Panjang, Panti–Simpang IV, serta jalan nasional Padang Panjang–Sicincin dan Simpang Taman–batas Lubuk Sikaping.

Terdapat dua faktor dari bencana ini, di antaranya faktor pertama dampak krisis iklim terlihat dari cuaca yang kian ekstrem, termasuk hujan lebat yang diperparah dengan terjadinya siklon tropis Senyar pada 25–27 November 2025 di Selat Malaka. Menurut BMKG, lewatnya siklon tropis Senyar di Selat Malaka, bahkan hingga ke daratan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bukan fenomena umum mengingat posisi Indonesia di dekat garis ekuator.

Hujan ekstrem akan terus mengintai kita sebagai dampak dari krisis iklim. Sebagai negara kepulauan yang rawan terhadap bencana, dampak krisis iklim bukan hanya angka, tapi juga mengancam nyawa. Harus ada tindakan dan target iklim yang ambisius. Pemerintah tak bisa lagi mengandalkan upaya mitigasi dan adaptasi yang hanya terpampang di atas kertas, dan tidak boleh ada lagi solusi palsu dalam kebijakan iklim nasional. Sekarang waktu yang tepat untuk memperbaiki arah kebijakan nasional agar tidak lagi berpihak pada segelintir orang, tapi kelayakan bagi semua orang.

Faktor kedua yang memicu besarnya dampak banjir Sumatra yakni perusakan hutan dan alih fungsi lahan, termasuk di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS). Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, dalam kurun 1990–2024, banyak hutan alam di Provinsi Sumatera Utara beralih fungsi menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman. Situasi serupa terjadi di Aceh dan Sumatera Barat.

Mayoritas DAS di Pulau Sumatra telah kritis–dengan tutupan hutan alam kini kurang dari 25 persen. Sedangkan secara keseluruhan kini tinggal 10–14 juta hektare hutan alam atau kurang dari 30 persen luas Pulau Sumatra yang 47 juta hektare. Salah satu DAS yang rusak parah ialah DAS Batang Toru yang meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Salah satu bentang hutan tropis terakhir di Sumatera Utara ini juga dibebani berbagai macam perizinan untuk industri rakus lahan termasuk PLTA Batang Toru–yang lantas membabat hutan, juga menggusur habitat orang utan Tapanuli. Kawasan hutan di area DAS Batang Toru selama periode 1990–2022 telah terjadi deforestasi seluas 70 ribu hektare atau 21 persen dari luas DAS.

Kini luas hutan alam yang tersisa sebesar 167 ribu hektare atau 49 persen dari luas DAS. Areal perizinan berbasis lahan dan ekstraktif secara keseluruhan seluas 94 ribu hektare atau 28 persen. Sebagian besar berupa perizinan pemanfaatan hutan, wilayah izin usaha pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit. Total potensi erosi saban tahun sebesar 31,6 juta ton. Sekitar 56 persen berasal dari areal rawan erosi >180 ton/hektare/tahun. Bagian hulu sudah beralih fungsi menjadi pertanian kering, sedangkan hilirnya beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan industri bubur kertas. Hutan alamnya hanya berada di bagian tengah DAS.

Pemerintah Indonesia harus serius membenahi kebijakan tata kelola lahan dan hutan secara menyeluruh demi menyelamatkan ekosistem dan masyarakat dari tragedi bencana iklim. Dengan krisis iklim yang kian parah, hutan yang rusak dan daya dukung lingkungan yang sudah menurun drastis hanya akan membuat kita makin porak-poranda tatkala terjadi cuaca ekstrem.

Pemerintah harus mengakui bahwa mereka telah salah dalam tata kelola hutan dan lahan. Akibatnya hutan Sumatera hampir habis, terjadi degradasi lingkungan parah, dan kini masyarakat Sumatera harus menanggung harga yang amat mahal dari bencana ekologis ini. Prabowo dan beberapa menterinya memang sudah menyinggung soal deforestasi, tapi mereka seolah mengesankan bahwa kerusakan hutan di Sumatera terjadi karena penebangan liar. Padahal selain penebangan liar, deforestasi masif terjadi karena dilegalkan pula oleh negara dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya.

Selain mengevaluasi izin-izin di Sumatera, pemerintah juga harus berhenti merusak hutan di wilayah lain, seperti Papua. Hentikan perusakan hutan yang terjadi di Raja Ampat dan pulau-pulau kecil lainnya yang dibebani tambang nikel, juga deforestasi di Merauke demi ambisi swasembada energi dan pangan yang salah kaprah. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicita-citakan Prabowo tak akan tercapai jika lingkungan rusak dan bencana iklim terus mengintai kita.

Imbas dampak ekonomi dari bencana banjir hingga longsor di Pulau Sumatra bulan ini mencapai sekitar Rp69 triliun. Perhitungan kerugian ekonomi bencana banjir tersebut berdasarkan 5 jenis kerugian.

Pertama, kerugian rumah yang masing-masing mencapai Rp30 juta per rumah.

Kedua, kerugian jembatan dengan masing-masing biaya pembangunan kembali jembatan mencapai Rp1 miliar.

Ketiga, kerugian pendapatan keluarga sesuai dengan pendapatan rata-rata harian masing-masing provinsi dikali dengan 20 hari kerja.

Keempat, kerugian lahan sawah dengan kehilangan mencapai Rp6.500 per kg dengan asumsi per hektare dapat menghasilkan 7 ton.

Kelima, perbaikan jalan per 1.000 meter mencapai Rp100 juta. Secara nasional, terjadi dampak penurunan Produk Domestik Bruto mencapai Rp69 triliun atau setara dengan 0,30 persen. Dampak kepada provinsi lainnya terdapat pada arus barang konsumsi maupun kebutuhan industri yang juga melemah, terlebih Sumatra Utara merupakan salah satu simpul industri nasional di Sumatera. Secara regional, ekonomi Aceh akan menyusut sekitar 0,88 persen atau setara Rp2,04 triliun.

Bencana ini masih berstatus sebagai bencana daerah tingkat provinsi, walaupun demikian pemerintah sampai saat ini belum menetapkan status darurat bencana nasional terhadap banjir dan tanah longsor di Sumatera. Di sisi lain pemerintah pusat akan terus membantu penanganan bencana. Kedatangan presiden dan jajarannya ke lokasi bencana diharapkan memberikan kontribusi nyata guna mengembalikan keadaan di setiap lokasi berdampak bencana.

Saat ini semua serba sulit: bahan bakar minyak sulit dijumpai, kalaupun ada antre panjang; air bersih PDAM juga masih belum normal; bahan bakar gas, harga sembako mahal, dan kebutuhan hidup lainnya juga masih banyak terkendala. Pihak Pemda, Pemprov, dan Pemerintah Pusat harus bersinergi untuk mengembalikan keadaan ini dengan baik dan mengantisipasi berbagai kemungkinan ke depan di setiap alarm bencana yang akan terjadi, apalagi BMKG sudah jauh hari menyampaikan informasi perkiraan yang akan terjadi.

Dengan adanya 3 kepala daerah di Aceh yang tidak sanggup mengatasi masalah bencana ini, sudah sebaiknya pihak pemerintah pusat segera mengambil tindakan nyata buat masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut. Bisa dimungkinkan untuk diangkat menjadi bencana nasional karena dari beberapa kriteria sudah memenuhi.

Ditulisi oleh Sunarji Harahap, M.M: Pengamat Ekonomi dari UIN Sumatera Utara