Pematangsiantar, MISTAR.ID

Operasi tangkap tangan (OTT) kembali digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, giliran Bupati Rejang Lebong, Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari, yang terjaring dalam operasi senyap lembaga antirasuah tersebut.

Penangkapan kepala daerah yang belum genap setahun menjabat ini langsung menyita perhatian publik. Terlebih, dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan Wakil Bupati serta sejumlah pejabat dan pihak swasta.

Berikut ulasan lengkap profil, rekam jejak, hingga fakta-fakta penting di balik OTT Bupati Rejang Lebong.

Siapa Muhammad Fikri Thobari?

Muhammad Fikri Thobari merupakan Bupati Rejang Lebong periode 2025–2029. Ia dilantik pada 20 Februari 2025 setelah memenangkan Pilkada Rejang Lebong 2024.

Fikri merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN) dan diketahui menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Rejang Lebong. Sebelum terjun ke dunia politik, ia berkiprah di sektor usaha dan media lokal.

Dalam perjalanan politiknya, Fikri dikenal aktif membangun jaringan di tingkat daerah. Kemenangannya di Pilkada 2024 mengantarkannya menjadi orang nomor satu di Kabupaten Rejang Lebong bersama Wakil Bupati Hendri Praja.

Namun, masa jabatan yang baru berjalan singkat itu kini tercoreng oleh kasus hukum.

Kronologi OTT KPK

KPK melakukan OTT terhadap Bupati Rejang Lebong di wilayah Bengkulu.

Dalam operasi tersebut, tim penindakan KPK mengamankan total 13 orang. Dari jumlah itu, sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Mereka yang diamankan meliputi:

- Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari

- Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja

- Tiga aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Rejang Lebong

- Empat pihak dari unsur swasta

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan sebelum menetapkan tersangka.

Mengapa Bupati Rejang Lebong Ditangkap?

Hingga kini, KPK belum secara rinci mengungkap konstruksi perkara maupun pasal yang disangkakan.

Namun berdasarkan pola OTT sebelumnya, kasus kepala daerah umumnya berkaitan dengan dugaan:

- Suap proyek pemerintah

- Jual beli jabatan

- Gratifikasi

- Penyalahgunaan kewenangan

Dalam OTT ini, KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan uang tunai sebagai barang bukti. Meski belum diumumkan secara detail jumlahnya, penyitaan tersebut mengindikasikan adanya transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Publik kini menunggu konferensi pers resmi KPK untuk mengetahui konstruksi perkara secara utuh.

Fakta Menarik di Balik OTT

1. OTT Saat Ramadan

Penangkapan dilakukan saat bulan Ramadan 1447 Hijriah. Ini menunjukkan KPK tetap aktif melakukan penindakan tanpa terpengaruh momentum keagamaan.

2. Bupati dan Wakil Bupati Diamankan Bersamaan

Tidak semua OTT kepala daerah melibatkan wakil kepala daerah sekaligus. Fakta bahwa bupati dan wakilnya sama-sama diamankan menjadi sorotan tersendiri.

3. Melibatkan ASN dan Swasta

Keterlibatan ASN dan pihak swasta memperlihatkan dugaan adanya rantai relasi antara birokrasi dan pihak luar dalam praktik yang tengah diselidiki.

4. Masa Jabatan Masih Sangat Baru

Fikri Thobari baru dilantik pada Februari 2025. Artinya, belum genap satu tahun menjabat saat terjaring OTT.

Dampak Politik dan Pemerintahan Daerah

OTT terhadap kepala daerah hampir selalu berdampak pada stabilitas pemerintahan lokal. Jika nantinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, roda pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong berpotensi dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).

Kasus ini juga berpotensi memengaruhi konstelasi politik lokal, termasuk dinamika internal partai dan peta kekuatan menjelang kontestasi politik berikutnya.

Kesimpulan: Kasus OTT Bupati Rejang Lebong menjadi pengingat bahwa praktik korupsi di tingkat daerah masih menjadi tantangan serius.

Publik kini menanti kejelasan status hukum Muhammad Fikri Thobari dan pihak-pihak lain yang diamankan. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah tetap terjaga.

Perkembangan lebih lanjut dari KPK akan menentukan arah kasus ini sekaligus masa depan kepemimpinan di Kabupaten Rejang Lebong.

(berbagaisumber/ai/hm27)