Menkeu Pastikan Masyarakat Miskin Tak Bayar Pajak Penghasilan

Jakarta, MISTAR.ID – Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp54 juta per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh).

Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil saat menjawab pertanyaan seorang siswa dalam program Kemenkeu Mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).

Siswa tersebut mempertanyakan pengenaan pajak terhadap keluarga yang tidak mampu. Menanggapi hal itu, Suahasil menjelaskan bahwa masyarakat tanpa penghasilan tidak memiliki kewajiban membayar PPh. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang berpenghasilan hingga Rp54 juta per tahun.

"Jadi kalau tidak punya uang, ya memang tidak bayar pajak. Bahkan punya penghasilan sampai dengan Rp54 juta setahun, tidak bayar pajak. Tidak bayar pajak," ujar Suahasil, dilansir dari CNBC Indonesia.

Ia mencontohkan, wajib pajak dengan penghasilan Rp100 juta setahun hanya dikenai pajak atas Rp46 juta setelah dikurangi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta.

Selain itu, pelaku usaha mikro dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun juga tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final. Ketentuan ini berlaku bagi pelaku usaha kecil seperti pemilik warung, pedagang gerobak, hingga pedagang pasar yang memenuhi persyaratan.

Suahasil menegaskan pajak dikenakan berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Perusahaan yang mengalami kerugian tidak membayar PPh, sedangkan perusahaan yang memperoleh keuntungan memiliki kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan.

"Jadi yang namanya pajak baru diambil kalau ada penghasilan dan transaksi. Kalau tidak, kalau penghasilannya tidak cukup, tidak bayar pajak. Kalau perusahaannya rugi, tidak bayar pajak. Kalau perusahaannya untung, baru bayar pajak," katanya.

Ia menambahkan sistem perpajakan harus mengutamakan keadilan. Masyarakat berpenghasilan lebih tinggi dikenakan pajak lebih besar, sementara mereka yang berpenghasilan rendah membayar lebih sedikit.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan penerimaan pajak sepanjang 2026 hanya mencapai 20,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan proyeksi tersebut, penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp2.310,7 triliun, masih di bawah target pemerintah sebesar Rp2.357,7 triliun.

Hingga akhir Juni 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp1.035,7 triliun atau 43,9 persen dari target tahun ini. (cnbc)