Kemnaker Catat 72.336 Pekerja Kena PHK Sepanjang Januari-Oktober 2026

Jakarta, MISTAR.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Oktober 2026 sebanyak 72.336 orang.

Data tersebut dihimpun melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sebagaimana tercantum dalam publikasi Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (9/11/2026).

"Pada periode Januari hingga Oktober 2026 terdapat 72.336 orang tenaga kerja yang melaporkan terkena PHK pada sistem JKP," tulis keterangan JKP, dilansir dari CNN Indonesia, Senin (9/11/2026).

Jawa Barat menjadi provinsi dengan laporan PHK tertinggi, yakni 14.694 pekerja atau sekitar 20,31 persen dari total laporan. Posisi berikutnya ditempati Banten dengan 8.649 pekerja.

Selanjutnya, Jawa Tengah mencatat 6.860 pekerja, Jawa Timur sebanyak 6.574 pekerja, dan DKI Jakarta sebanyak 5.360 pekerja.

Berdasarkan periode bulanan, jumlah PHK tertinggi terjadi pada Juni 2026 dengan 10.439 pekerja. Angka tersebut disusul Mei sebanyak 9.612 pekerja dan Agustus sebanyak 9.447 pekerja.

Sementara itu, April mencatat 8.783 pekerja, Juli 8.742 pekerja, Februari 7.901 pekerja, Maret 7.204 pekerja, dan Januari 5.934 pekerja.

Jumlah laporan kemudian turun menjadi 3.672 pekerja pada September dan 602 pekerja pada Oktober.

Kemnaker menjelaskan, data PHK yang masuk ke sistem JKP terlebih dahulu melalui proses penghapusan pencatatan ganda atau deduplikasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tanggal PHK.

Jika terdapat lebih dari satu pencatatan PHK dengan jarak waktu kurang dari enam bulan, laporan tersebut dianggap duplikasi dan tidak dimasukkan dalam statistik.

Kemnaker juga menyebut data PHK selama enam bulan terakhir masih dapat berubah karena pekerja masih memiliki kesempatan melaporkan status PHK dan mengajukan klaim JKP paling lambat enam bulan sejak tanggal PHK.

Perbedaan angka antar-publikasi juga dapat terjadi akibat pembaruan dan pengolahan data. Karena itu, perbandingan statistik PHK perlu memperhatikan tanggal batas pengambilan data (cut-off) dan periode pembaruannya.

Adapun pekerja yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia tidak dimasukkan dalam perhitungan statistik PHK tersebut. (cnn)