Jakarta, MISTAR.ID

Pemerintah menilai penguatan transportasi umum perkotaan menjadi salah satu cara untuk menekan besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani anggaran negara. Selain itu, perbaikan layanan transportasi massal juga diyakini dapat mengurangi kemacetan dan biaya perjalanan masyarakat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia, Aan Suhanan, mengatakan sektor transportasi saat ini masih menyerap sebagian besar subsidi BBM nasional yang nilainya mencapai Rp300 triliun per tahun.

“Saat ini biaya transportasi menghabiskan hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat dan sektor ini juga menyerap 90 persen dari subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun,” kata Aan di Jakarta, Kamis (28/5/2026), dilansir dari CNN Indonesia.

Menurut dia, tingginya ketergantungan terhadap kendaraan pribadi berdampak pada berbagai persoalan, mulai dari kemacetan, polusi udara, hingga mahalnya ongkos mobilitas masyarakat. Kondisi itu juga disebut mempersulit akses warga terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Sebagai solusi, pemerintah tengah memperluas pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota prioritas yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Aan menjelaskan pengembangan transportasi massal membutuhkan perencanaan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam pembiayaan serta tata kelola operasional.

“Pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat,” ujarnya.

Selain pengembangan armada dan infrastruktur, Kemenhub juga mendorong digitalisasi layanan transportasi publik. Pemerintah menyediakan sejumlah platform digital seperti aplikasi Mitra Darat, Teman Bus, hingga sistem pemantauan operasional dan standar pelayanan bus secara daring.

Salah satu daerah yang mendapat apresiasi ialah Batam melalui pengembangan layanan Trans Batam. Pemerintah daerah disebut konsisten menambah armada bus sejak 2024 hingga 2026.

Aan mengatakan penguatan layanan Bus Rapid Transit (BRT) melalui skema buy the service (BTS) menjadi langkah strategis untuk membangun sistem transportasi perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Kami melihat penguatan Trans Batam dilakukan konsisten, penambahan armadanya bertahap sejak 2024 hingga penambahan 19 unit di 2026,” katanya.

Secara bertahap, Pemkot Batam telah menambah 20 unit bus pada 2024, kemudian 13 unit pada 2025, dan kembali menambah 19 unit pada 2026. Dengan tambahan itu, total armada BTS yang beroperasi kini mencapai 52 unit.

Puluhan armada tersebut melayani lima koridor utama menuju Batam Centre, yakni Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa. Sistem pembayaran non-tunai serta konektivitas antarmoda menuju Bandara Hang Nadim juga dinilai menjadi nilai tambah layanan Trans Batam.

Menurut Aan, penyediaan transportasi publik yang efisien tidak hanya membantu menekan kemacetan, tetapi juga mengurangi beban ekonomi masyarakat dan mendukung penghematan energi nasional.

“Jika tersedia transportasi publik yang efisien maka dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat tingginya biaya transportasi dan kemacetan serta menjadi upaya mencegah krisis energi,” ujarnya. (hm20)