Jakarta, MISTAR.ID

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 27 rumah warga dan dua gereja mengalami kerusakan akibat gempa bumi tektonik bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Senin (8/6/2026) pagi.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan data sementara hingga pukul 12.30 WIB menunjukkan kerusakan tersebar di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

"Ada sebanyak 27 kepala keluarga (KK) terdampak, yang terdiri dari 20 KK di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tujuh KK di Kabupaten Kepulauan Talaud. Selain itu, tercatat kerusakan pada 27 unit rumah di dua wilayah tersebut," kata Abdul di Jakarta, Senin.

Selain rumah warga, gempa juga menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Minahasa Utara, meliputi dua bangunan gereja, satu gedung GMIM 76, satu sekolah, dan satu rumah dinas guru.

BNPB melaporkan guncangan gempa kuat yang berlangsung sekitar tiga hingga empat detik sempat memicu kepanikan warga di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama di Kecamatan Marore, Tabukan Tengah, Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, Tahuna, dan Tahuna Barat.

Sementara itu, di Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, serta Kota Manado, guncangan dirasakan dengan intensitas lemah hingga sedang selama dua hingga empat detik.

Abdul menegaskan data dampak yang dihimpun saat ini masih bersifat sementara. Tim reaksi cepat BPBD provinsi maupun kabupaten/kota masih berada di lapangan untuk melakukan asesmen lebih lanjut.

Meski peringatan dini tsunami telah berakhir dan wilayah pesisir dinyatakan aman dari ancaman gelombang laut, BNPB tetap mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi bahaya akibat gempa susulan.

"Warga yang rumahnya terdampak kerusakan diharapkan tetap berhati-hati dan melaporkan kondisi bangunan yang berpotensi membahayakan kepada aparat setempat," ujarnya.

BNPB juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah setempat. (hm25)