Medan, MISTAR.ID - Untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), diperlukan kebijakan lintas sektor yang terintegrasi dan berbasis data jangka panjang.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sry Puspa Sari, dalam Pelatihan System Dynamics dan Modeling untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim di Cambridge Hotel, Medan, pada 26-29 Oktober 2026.

Ia merinci, Sumut memiliki target penurunan emisi GRK kumulatif sebesar 12,92 persen pada 2029 dan 14,24 persen pada 2030. Kata dia, ini sejalan dengan target nasional sebesar 31,89 persen secara mandiri pada 2030 dan 43,20 persen dengan dukungan internasional.

“Pencapaian target ini perlu kebijakan yang terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan lintas sektor serta dampak pembangunan jangka panjang,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Mistar, Kamis (29/10/2026).

Melalui pendekatan systems thinking, para perencana daerah diharapkan mampu menguji intervensi kebijakan yang paling efektif dan mengantisipasi konsekuensi pembangunan jangka panjang.

Metode system dynamics, causal loop diagram (CLD), dan stock and flow diagram (SFD) juga dinilai penting untuk memahami dinamika emisi serta menguji kebijakan pembangunan rendah karbon menggunakan skenario kebijakan, seperti business as usual (BAU), moderat, dan ambisius.

“Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peserta, menghasilkan model yang aplikatif, serta rekomendasi kebijakan yang terukur guna menyempurnakan RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan RPRKBI-D Sumut,” ucapnya.

Sementara itu, Senior Provincial Coordinator Oxford Policy Management (OPML) Sumut, Dr. Agus Marwan, mengatakan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan pemodelan dinamis menjadi bagian penting untuk mendorong perencanaan pembangunan daerah yang lebih terukur dan berbasis bukti.

Ia juga memberikan apresiasi atas komitmen Bapperida Sumut dalam menerapkan program Low Carbon Development Initiative (LCDI) melalui pelatihan yang merupakan bagian dari program LCDI2 bersama Kementerian PPN/Bappenas dan UK Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).

Pelatihan intensif yang diikuti puluhan peserta dari OPD teknis tingkat provinsi, Bapperida, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) kabupaten/kota, serta LPPM USU itu, kata dia, memiliki tiga tujuan utama.

Pertama, menambah pemahaman para pemangku kepentingan terkait pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim (PRKBI).

Kedua, meningkatkan kapasitas peserta dalam membangun CLD serta membaca dan memahami SFD dalam model PRKBI Sumut. Ketiga, meningkatkan kemampuan peserta dalam menyimulasikan dan menginterpretasikan sejumlah skenario pembangunan rendah karbon.

“Selama empat hari, peserta diberikan materi teori dan praktik dengan fokus pada empat sektor utama, yaitu persampahan, tutupan lahan, transportasi, dan energi. Sektor-sektor ini penting untuk mengidentifikasi sumber emisi, memahami perubahan penggunaan sumber daya, dan merumuskan pilihan intervensi yang lebih rendah karbon,” ucapnya.

Selain menambah pemahaman mengenai konsep yang diberikan, Agus juga berharap para pemangku kebijakan mampu menganalisis persoalan pembangunan, menguji alternatif kebijakan, dan menyusun rekomendasi sesuai kebutuhan daerah.

Kegiatan yang difasilitasi oleh narasumber OPML Jakarta bersama PT Hatfield Indonesia itu juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pertimbangan penurunan emisi dan ketahanan iklim ke dalam proses perencanaan pembangunan. (hm25)