Medan, MISTAR.ID

Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) secara resmi memaparkan perkembangan pelaksanaan APBN hingga penutupan tahun anggaran per 31 Desember 2025.

Dalam pertemuan yang menekankan transparansi dan akuntabilitas tersebut, jajaran pimpinan Kanwil Kemenkeu Sumut mengungkapkan bahwa sinergi lintas sektoral berhasil mengawal anggaran agar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut, Sugeng Apriyanto, menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara telah mencapai Rp19,39 triliun.

Anggaran tersebut didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp10,78 triliun untuk pemenuhan hak aparatur negara, serta belanja barang senilai Rp6,37 triliun yang dialokasikan untuk infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga ketersediaan pangan berkualitas.

"Penggunaan dana ini tersebar pada program infrastruktur konektivitas, pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan nasional, penegakan hukum, serta konsumsi pangan," kata Sugeng, Selasa (27/1/2026).

Selain belanja pusat, dukungan fiskal melalui Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan performa yang kuat dengan penyaluran mencapai Rp42,50 triliun atau 96,92 persen dari pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi penopang utama pembangunan daerah di Sumatera Utara dengan realisasi Rp26,91 triliun.

Pemerintah juga memastikan kelancaran dana pendukung lainnya, seperti Dana Desa sebesar Rp3,68 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik untuk layanan pendidikan serta kesehatan senilai Rp8,32 triliun guna mendukung operasional BOS dan BOK di lapangan.

"Dari sisi penerimaan negara, Sumut mencatatkan pertumbuhan yang menjanjikan meski dibayangi beberapa tantangan konsumsi barang kena cukai," ucapnya.

Penerimaan pajak gabungan dari Kanwil DJP Sumut I dan II mencapai Rp25,4 triliun, sementara sektor kepabeanan dan cukai mencatatkan prestasi gemilang dengan realisasi Rp3,50 triliun atau 193,52 persen dari target.

Lonjakan ini didorong secara signifikan oleh Bea Keluar yang mencapai 592,07 persen dari target akibat kenaikan harga referensi CPO dunia di akhir tahun 2025 yang menyentuh level USD926,14 per metrik ton.

Sektor ekonomi kerakyatan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga tidak luput dari pantauan. Penyaluran KUR tercatat sebesar Rp14,74 triliun yang menyasar lebih dari 248 ribu debitur, terutama di sektor pertanian.

Begitu pula dengan UMi yang mencapai Rp937,75 miliar dengan dominasi di sektor perdagangan eceran. Pencapaian ini diperkuat oleh kinerja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melampaui target APBN sebesar 141,47 persen atau senilai Rp3,27 triliun, mencerminkan perbaikan layanan tata kelola keuangan pada unit Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan dan kesehatan di Sumut.