Medan, MISTAR.ID

Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara mendesak Presiden RI untuk mencopot Direktur Utama Pertamina dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.

Ketua Umum PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menilai lonjakan harga Pertamax tersebut terlalu drastis dan semakin membebani masyarakat yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi dan penurunan daya beli.

PW KAMMI Sumut juga menilai pemerintah tidak transparan dalam menetapkan kebijakan tersebut. Masyarakat, kata Irham, tiba-tiba dihadapkan pada harga baru tanpa penjelasan yang komprehensif mengenai dasar perhitungan maupun alasan yang melatarbelakanginya.

“Kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan strategis masyarakat tidak boleh dilakukan secara mendadak, tanpa sosialisasi maupun penjelasan yang memadai kepada publik,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Mistar, Kamis (11/6/2026).

Ia menyebut kenaikan hampir Rp4.000 per liter bukan sekadar perubahan angka, melainkan jadi pukulan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan kelompok kelas menengah yang selama ini tidak menerima subsidi BBM tapi tetap berkontribusi jadi tulang punggung perekonomian nasional.

Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut mengkhawatirkan dampak lanjutan dari kenaikan harga Pertamax terhadap berbagai sektor ekonomi. Kenaikan harga BBM dinilai berpotensi mendorong naiknya biaya transportasi, distribusi logistik, harga bahan pokok, hingga biaya produksi di sejumlah sektor usaha yang pada akhirnya akan semakin membebani masyarakat.

Sementara itu, pendapatan masyarakat dinilai tidak mengalami peningkatan yang sebanding dengan kenaikan biaya hidup.

“Pada akhirnya, rakyat yang selalu jadi korban. Rakyat selalu diminta memahami situasi negara dan global, memahami beban fiskal pemerintah. Kapan pemerintah memahami rakyat? Kapan pemerintah berempati kepada rakyat yang harus berjuang demi kebutuhan hidup?” Ujarnya lagi.

Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU setelah kenaikan harga Pertamax diumumkan juga jadi sorotan tajam para mahasiswa ini. Menurut mereka, banyak pengguna Pertamax beralih ke Pertalite untuk mengurangi pengeluaran.

Peralihan tersebut dikhawatirkan menyebabkan lonjakan konsumsi Pertalite secara signifikan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi itu dinilai berpotensi memicu kelangkaan Pertalite di berbagai daerah dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Atas dasar itu, PW KAMMI Sumut meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi secara menyeluruh tata kelola energi nasional. Kami mendesak presiden untuk mencopot Dirut Pertamina dan Menteri ESDM,” kata Irham.

Pasalnya, Dirut Pertamina dan Menteri ESDM dinilai gagal menjaga stabilitas harga energi, gagal membangun komunikasi publik yang baik, serta gagal menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Menurut Irham, stabilitas energi tidak semata-mata berkaitan dengan aspek bisnis atau keuntungan perusahaan, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga negara harus memastikan kebijakan yang diambil tidak semakin membebani rakyat.

“Jabatan publik harus diukur dari keberpihakannya terhadap masyarakat. Kalau kebijakannya justru menambah penderitaan rakyat dan membuat kegaduhan, maka evaluasi dan pergantian pejabat adalah langkah yang harus dilakukan,” tuturnya.

Irham mengatakan bahwa pihaknya juga mengajak berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok buruh, pelaku UMKM, hingga masyarakat sipil lainnya untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM tersebut melalui jalur demokratis yang dijamin oleh konstitusi.

Sebagai bentuk penolakan, PW KAMMI Sumut menyatakan akan mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menggelar aksi unjuk rasa.

Mereka menilai persoalan kenaikan BBM tidak hanya berkaitan dengan harga energi, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi, keberpihakan negara kepada rakyat, dan kesejahteraan masyarakat.

“PW KAMMI Sumut akan turun ke jalan, melakukan aksi unjuk rasa untuk menyuarakan keresahan rakyat. Ini merupakan bentuk protes naiknya harga BBM yang tidak berpihak pada rakyat,” katanya lagi.

Irham meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan tersebut sebelum dampaknya semakin meluas dan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Ia juga mengingatkan agar aspirasi masyarakat didengar sejak dini demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.

“Jangan tunggu kemarahan masyarakat semakin membesar. Batalkan dan tinjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM ini demi stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik,” ucap Irham. (susan)