Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Datuk Iskandar Muda, mendorong Pemko Medan membangun mekanisme tanggap darurat cepat.

Pasalnya, kondisi listrik dan air PDAM yang mati beberapa hari belakangan terjadi membuat masyarakat sangat kesusahan untuk beraktivitas. Begitu juga dengan pelaku UMKM yang harus merugi dampak dari kejadian tersebut.

“Dalam situasi darurat, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa tenang. Itu bisa kita lihat saat listrik padam beberapa waktu lalu, lalu lintas macet tak karuan karena traffic light padam. Mirisnya, tidak ada kita lihat petugas Dishub Medan yang mengatur lalu lintas di jalanan,” ketus Datuk saat diwawancarai Mistar, Kamis (11/6/2026).

Datuk mengatakan, harusnya Pemko Medan bisa berkoordinasi dengan kepolisian maupun instansi lainnya agar situasi di Kota Medan bisa tetap kondusif meski terjadi pemadaman listrik berulang-ulang.

“Kita paham pemadaman listrik itu di luar kendali Pemko Medan, tapi dampaknya sangat besar bagi warga Kota Medan. Artinya, Pemko Medan harus bergerak cepat untuk warganya, salah satunya dengan turun langsung ke lapangan melihat situasi. Jika butuh pelayanan segera berikan,” katanya.

Begitu juga dengan air mati, Datuk menilai Pemko Medan sedikit terlambat memberi bantuan air bersih kepada masyarakat.

“Air mati sejak Selasa sore, masyarakat sudah menjerit lantaran bingung kemana mencari air bersih, sementara bantuan baru diberikan semalam (Rabu). Harusnya Pemko Medan bisa lebih cepat memberi bantuan sehingga dampaknya tidak begitu meluas,” ucapnya.

Oleh karena itu, Politisi PKS ini meminta Pemko Medan agar menjadikan kondisi air dan listrik mati ini sebagai bahan evaluasi ke depannya untuk bisa direspon secara cepat.

“Ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi upaya bersama meningkatkan pelayanan kepada warga Kota Medan. Masyarakat tentu memahami bahwa setiap musibah akan ada gangguan pelayanan, tapi jangan juga mereka merasa dihiraukan. Kebutuhan dasar mereka harus dipenuhi juga,” tegasnya.

Memaksimalkan pelayanan, Datuk juga mendorong Pemko Medan agar bisa berkoordinasi dengan instansi lainnya agar permasalahan yang ada bisa cepat teratasi.

“Seperti PLN dan PDAM, itu bukan wewenang Pemko Medan, tapi tetap juga Wali Kota cepat berkoordinasi dengan dua instansi tersebut ketika terjadi di kendala. Apa hasilnya langsung sampaikan secara terbuka kepada masyarakat, dengan begitu ada kepastian sehingga masyarakat tidak bingung,” pungkasnya. (rahmad)