Medan, MISTAR.ID

Kebijakan PT Pertamina Patra Niaga yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) mulai Rabu (10/6/2026), bakal memberikan efek kejut bagi masyarakat yang pada akhirnya akan memengaruhi stabilitas inflasi daerah.

Harga Pertamax naik sebesar Rp3.950 per liter atau dari harga Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter.

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menjelaskan kenaikan mendadak berpotensi membuat inflasi lebih besar dibandingkan dengan penyesuaian harga BBM komersial lainnya pada April lalu.

Gunawan menghitung, penyesuaian harga Pertamax bakal langsung berdampak pada kenaikan tarif di sektor logistik dan mobilisasi publik.

"Kenaikan harga Pertamax berpeluang mendorong terjadinya peningkatan inflasi untuk sektor transportasi sekitar 0,31 persen. Beberapa tarif angkutan dipastikan akan disesuaikan dengan harga baru. Karena sekalipun statusnya BBM non-subsidi, Pertamax dikonsumsi massal oleh masyarakat kelas menengah," kata Gunawan, Rabu (10/6/2026).

Dampak domino dari kenaikan ongkos transportasi pribadi dan angkutan merembet pada fluktuasi harga komoditas pangan di pasar tradisional.

Kenaikan biaya input produksi serta biaya angkut dari daerah sentra pertanian otomatis membuat pedagang mengerek harga jual eceran sembako di tingkat hilir.

Fokus krusial yang kini perlu dipantau secara ketat oleh pemerintah dan Pertamina adalah potensi terjadinya migrasi konsumsi dari Pertamax ke BBM penugasan, Pertalite (RON 90), yang harganya terpaut sangat jauh yakni Rp10.000 per liter.

Meskipun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah memperketat kriteria kendaraan yang boleh mengisi Pertalite berdasarkan kapasitas mesin, Gunawan menilai celah kebocoran kuota subsidi tetap terbuka lebar di lapangan.

"Realita di lapangan tetap sangat memungkinkan terjadinya peralihan konsumen. Potensi migrasi pada pengguna sepeda motor ke Pertalite itu sangat besar, terlebih Pertalite masih banyak dijual secara bebas di kios-kios eceran pinggir jalan yang tidak seketat pengawasan di SPBU resmi," ucapnya.

Berbeda dengan roda dua, ruang bagi pemilik kendaraan roda empat (mobil pribadi) untuk ikut bermigrasi ke Pertalite dinilai sangat terbatas.

Pengetatan sistem QR Code di SPBU memaksa pemilik mobil bersilinder besar tetap bertahan menggunakan Pertamax guna menjaga performa mesin sekaligus menghindari risiko kerusakan mekanis.

Kondisi terjepit ini memunculkan spekulasi lahirnya tren baru di tengah masyarakat kelas menengah dalam menyiasati mahalnya biaya hidup, mulai dari opsi tukar tambah kendaraan hingga beralih ke teknologi hijau.

"Kemungkinan lain yang bisa saja terjadi dalam jangka panjang adalah peralihan pengguna ke mobil dengan kapasitas silinder kecil (downsizing) agar bisa masuk kriteria penikmat Pertalite. Namun, skema ini berisiko karena aturan bisa berubah sewaktu-waktu. Di sisi lain, alternatif untuk beralih menggunakan kendaraan listrik (Electric Vehicle) kini kembali mencuat di kalangan masyarakat Medan," ujar Gunawan. (hm20)