Medan, MISTAR.ID (27/8/2026) – Pengamat politik Sumatera Utara (Sumut), Shohibul Anshor Siregar, menyoroti perubahan perilaku gerakan massa dan perbedaan mitigasi kekuasaan oleh pemerintah dibandingkan tahun lalu. Namun, menurutnya, tumpukan energi ketidakpuasan pascademonstrasi tahun lalu tetap menjadi tesis yang sangat rasional.

Ia menyampaikan, serangkaian dialog yang diinisiasi Presiden Prabowo dan lingkaran dalamnya pascaprotes pada Agustus tahun lalu hampir tidak menghasilkan perubahan konkret. Stagnasi ini, menurutnya, tercermin dari mandeknya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemulihan Aset.

Menurutnya, secara psikologis, kebuntuan tersebut menyebabkan ketidakpuasan kolektif terus terpendam dan perlahan menumpuk. Hal itu disampaikannya menyikapi wacana gelombang unjuk rasa di berbagai daerah, khususnya Jakarta, terkait akumulasi kekecewaan berlapis di tengah masyarakat sipil.

“Menurut sosiologi gerakan sosial, jika saluran diplomasi dianggap tertutup atau sekadar menjadi bentuk pencitraan politik semata, energi perlawanan akan menguat akibat ketidakpercayaan yang kian memuncak,” ujarnya kepada Mistar, Kamis (27/8/2026).

Ia mengungkapkan, akumulasi frustrasi publik diperkirakan dapat meledak secara spontan dan masif, terutama jika dipicu tindakan atau taktik represif aparat penegak hukum terhadap para pengunjuk rasa di lapangan.

“Isu tunggal yang berperan sebagai katalis atau musuh bersama yang membangkitkan emosi publik saat ini tidak terbatas pada insiden-insiden jalanan yang bersifat sporadis,” ucapnya.

Ia mengatakan, kemarahan moral publik saat ini dipicu secara bersamaan oleh serangkaian isu yang jauh lebih berat, seperti dugaan skandal korupsi yang melibatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kejaksaan Agung, dan berbagai sektor lainnya.

“Bagi para pengunjuk rasa, isu-isu korupsi sistemik ini jauh lebih serius dan mendasar dibandingkan kontroversi tunjangan perumahan anggota parlemen sebesar Rp50 juta yang mencuat pada bulan Agustus lalu,” kata akademisi FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu.

Di sisi lain, ia menilai akumulasi frustrasi yang nyata akibat lambatnya langkah pemerintah dalam memperbaiki kebijakan dianggap sebagai faktor yang cukup signifikan untuk memicu gerakan emosional berskala besar. Namun, potensi munculnya gerakan tandingan di sekitar lokasi unjuk rasa dapat mengaburkan substansi utama gerakan tersebut.

“Jika gerakan tandingan itu berhasil meredam momentum gerakan arus utama, unjuk rasa hari ini mungkin hanya akan menjadi sekadar penyampaian keluhan rutin oleh kelompok-kelompok sektoral tertentu, alih-alih meledak menjadi pergolakan sosial berskala nasional yang melampaui peristiwa tahun lalu,” tuturnya.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa isu korupsi yang memicu unjuk rasa hari ini memiliki potensi dampak yang sangat eksplosif. Menurutnya, kemungkinan terjadinya eskalasi besar tetap sangat nyata.