Medan, MISTAR.ID

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN, menjadi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot dan kini tengah menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pergantian ini disebut memunculkan harapan baru terhadap perbaikan tata kelola program nasional yang menyasar jutaan anak sekolah di Indonesia, termasuk dalam aspek keamanan pangan dan distribusi makanan.

Pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing, menilai penunjukan Nanik merupakan langkah yang tepat karena yang bersangkutan dinilai sudah memahami sistem kerja internal BGN, khususnya dalam bidang komunikasi publik dan investigasi.

Namun, Emrus menekankan tantangan terbesar pimpinan baru adalah membangun kembali kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan program MBG.

Ia menilai pengawasan tidak boleh hanya dilakukan secara internal, tetapi juga harus melibatkan publik secara luas, termasuk sekolah, guru, dan orang tua penerima manfaat.

“Sehingga bisa saja nanti dia mengatakan kepada masyarakat, ‘silakan memposting, memvideokan, mengirim, dan membuka kepada publik SPPG mana yang tidak perform, saya akan ganti’, misalnya seperti itu,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Gogo Bangun Negeri itu kepada Mistar, Sabtu (6/6/2026).

Usulan Standar Ketat: Tidak Boleh Ada Keracunan

Emrus juga menyoroti pentingnya standar ketat dalam pelaksanaan program MBG, mengingat program ini berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak.

Komunikolog tersebut bahkan mengusulkan agar pimpinan BGN yang baru menetapkan ukuran kinerja yang sangat tegas terkait kasus keracunan makanan.

Menurutnya, harus ada komitmen terbuka dari pimpinan BGN bahwa program MBG berada pada standar zero tolerance terhadap keracunan, atau setidaknya memiliki batas toleransi yang jelas dan terukur.

Emrus mencontohkan, ketika ada sejumlah kasus keracunan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, maka Kepala BGN harus mundur dari jabatannya.

“Kalau saya berpendapat, satu saja tidak boleh ada keracunan,” tutur Emrus.

Emrus menilai pernyataan semacam itu penting untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa keselamatan anak-anak menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.

“Lebih baik kalau ada jaminan tanpa keracunan, karena itu anak-anak kita, zero accident. Itu yang kita harapkan. Tapi terlalu ideal kalau itu kita sampaikan. Namun, harus ada alat ukur yang kuantitatif. Maksimal sekian kasus keracunan, saya mundur sebagai Kepala BGN dalam tempo satu atau dua bulan, misalnya,” katanya lagi menegaskan.

Selain itu, Emrus juga mendorong agar kepemimpinan baru BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi makanan, termasuk standar higienitas, pengemasan, hingga pengawasan dapur produksi SPPG.

Menurutnya, sistem pengawasan perlu dibuat lebih terbuka, bahkan memungkinkan masyarakat untuk melihat langsung proses produksi makanan melalui mekanisme transparansi tertentu. Misalnya dengan membuat ruang kaca, sehingga masyarakat dapat menyaksikan langsung proses memasak makanan dengan jarak atau aturan yang telah ditentukan.

“Tapi ruangannya (dapur MBG) tertutup. Coba dicek, dari depan saja sudah tertutup. Seolah-olah itu proses apa yang kita tidak tahu di dalam,” ucapnya.

Padahal, kontrol pengawasan publik, menurutnya, sangat perlu dibuka. Ia menggambarkan proses pembuatan roti di pusat perbelanjaan yang dapat dilihat oleh konsumen dari balik kaca sehingga tampak jelas dan higienis.

Selain itu, Emrus mengusulkan agar evaluasi sistem distribusi makanan dilakukan secara menyeluruh, termasuk kemungkinan pelibatan pelaku usaha lokal seperti kantin sekolah, ibu rumah tangga, kelompok PKK, hingga warung makan yang sudah berpengalaman dalam pengolahan makanan.

“Bisa saja ke depan melibatkan kantin sekolah, ibu-ibu PKK, atau warung yang sudah terbiasa mengelola makanan. Jadi hidup ekonomi kita, kan? Dan itu bisa mereka lakukan dengan baik di bawah pengawasan. Siapa pun bisa mengawasi,” ujarnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa apa pun model yang dipilih pemerintah, standar higienitas dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama mengingat program MBG menyangkut kesehatan anak-anak. (hm25)