Medan, MISTAR.ID

Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing, menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dilakukan secara mendadak merupakan langkah yang wajar di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Emrus, keputusan tersebut menunjukkan adanya evaluasi terhadap berbagai dinamika yang berkembang di masyarakat terkait implementasi program MBG.

“Ini memang mengejutkan, tetapi saya melihatnya sebagai bentuk evaluasi serius. Selama ini muncul berbagai kritik terhadap BGN, mulai dari kasus keracunan makanan, persoalan di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga aspek pengawasan program,” ujarnya kepada Mistar, Sabtu (6/6/2026).

Komunikolog Indonesia itu menyoroti sejumlah persoalan yang sempat menjadi perhatian publik, termasuk kasus keracunan makanan pada penerima manfaat, penghentian sementara operasional beberapa SPPG, serta perdebatan terkait mekanisme distribusi dan standar makanan yang disediakan.

Menurut Emrus, berbagai persoalan tersebut mengindikasikan adanya kelemahan dalam aspek pengawasan dan manajemen sehingga pergantian pimpinan dapat dipandang sebagai langkah perbaikan.

“Jika kasus keracunan terjadi berulang, tentu itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam aspek pengawasan dan kepemimpinan,” katanya.

Ia menilai kritik publik yang terus menguat, termasuk melalui media sosial, menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan pemerintah. Karena itu, keputusan yang diambil diyakini didasarkan pada berbagai evaluasi dan masukan yang diterima dari berbagai pihak.

“Program ini merupakan salah satu program prioritas nasional dengan anggaran yang sangat besar. Karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Emrus juga menilai pergantian pimpinan BGN mendapat perhatian luas dari masyarakat mengingat tingginya ekspektasi terhadap keberhasilan program MBG.

Dalam perspektif komunikasi publik, ia menilai langkah tersebut dapat menjadi sinyal bahwa pemerintah tetap responsif terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program.

Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, kemudian dipercaya memimpin lembaga tersebut.

Menurut Emrus, pengalaman Nanik di bidang komunikasi publik dan investigasi dapat menjadi modal penting untuk melakukan pembenahan serta memperkuat tata kelola program MBG ke depan.

“Pengalaman yang dimiliki tentu dapat menjadi bekal untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang selama ini menjadi sorotan publik,” katanya.

Ia berharap kepemimpinan baru mampu meningkatkan transparansi, pengawasan, serta kualitas komunikasi publik agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih baik dan mendapat kepercayaan masyarakat.

“Komunikasi publik akan menjadi salah satu ujian penting bagi Bu Nanik, terutama dalam memastikan pengelolaan dan distribusi program berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.