Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Bidang Reformasi Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Sumatera Utara, Dameria Pangaribuan, menilai pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, kehadiran kepemimpinan baru di bawah Nanik S. Deyang memang membawa harapan baru di tengah berbagai polemik yang selama ini membayangi pelaksanaan program tersebut. Namun, ia menegaskan, pergantian figur semata tidak akan cukup jika akar persoalan tidak dibenahi secara serius.

“Pergantian Kepala BGN tentu menjadi perhatian publik. Tetapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar akan menjadi solusi atau hanya pergantian figur tanpa perubahan substansi?” ujarnya, Jumat (5/6/2026).

Anggota Komisi E DPRD Sumut itu menyebut berbagai kritik terhadap program MBG masih terus bermunculan di masyarakat. Mulai dari persoalan transparansi anggaran, efektivitas pelaksanaan, hingga kualitas makanan yang diterima siswa.

Ia mengatakan, dalam sejumlah pertemuannya dengan masyarakat, banyak pihak mempertanyakan standar gizi makanan yang diberikan serta ketepatan sasaran penerima manfaat program tersebut.

“Di beberapa sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu, makanan bahkan kerap tidak habis dikonsumsi. Sementara di sisi lain, masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang seharusnya menjadi prioritas utama penerima manfaat,” katanya.

Ia menilai, keadilan sosial bukan berarti semua pihak menerima hal yang sama, melainkan memastikan negara hadir lebih dahulu bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem pengawasan dan distribusi dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah harus sejalan dengan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai program yang bertujuan mulia justru kehilangan legitimasi karena lemahnya tata kelola dan minimnya akuntabilitas,” ucapnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah membuka ruang evaluasi yang lebih luas terhadap pelaksanaan Program MBG, termasuk memastikan transparansi anggaran, peningkatan kualitas makanan, dan distribusi yang lebih tepat sasaran.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan perubahan sistem yang membuat Program Makan Bergizi Gratis lebih transparan, berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar berdampak bagi peningkatan gizi anak Indonesia,” tuturnya. (hm25)