Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Yahdi Khoir Harahap, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub), segera merealisasikan program transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) berbasis listrik di wilayah Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang).

Menurut Yahdi, program BRT bus listrik tersebut sudah lama dinantikan masyarakat, namun hingga kini belum juga terealisasi. Padahal, program itu dinilai menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat.

“Kami tentu mendorong agar program bus listrik di wilayah Mebidang segera direalisasikan. Program ini sudah lama ditunggu masyarakat Sumut karena sangat dibutuhkan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).

Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut itu menjelaskan, program BRT bus listrik merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang didanai oleh Bank Dunia. Sementara itu, Pemprov Sumut bertugas menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti pembangunan koridor dan halte bus.

“Untuk itu, sudah dialokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar dalam APBD Sumut Tahun 2025, dan anggaran tersebut berada di Dinas Perhubungan Sumut. Namun hingga kini belum terealisasi, sehingga terjadi surplus anggaran,” ucapnya.

Ia mengatakan, pada APBD Tahun 2026, anggaran tersebut kembali dialokasikan senilai puluhan miliar rupiah untuk program yang sama. Karena itu, ia meminta Dishub Sumut segera membangun infrastruktur yang dibutuhkan agar operasional bus listrik dapat dimulai tahun ini.

“Kepala Dinas Perhubungan harus benar-benar kompeten dan memahami permasalahan yang ada, agar program bus listrik ini tidak terus tertunda,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yahdi menegaskan Dishub Sumut memiliki peran strategis dalam percepatan pembangunan daerah, khususnya di sektor transportasi massal.

“Dinas Perhubungan memiliki banyak program strategis yang harus mendapat perhatian serius,” katanya.

Selain isu bus listrik, ia juga menyoroti sejumlah persoalan transportasi lain di Sumut, seperti pengelolaan terminal tipe B yang dinilai belum optimal. Salah satunya Terminal Tanjungbalai, yang hingga kini belum dibangun meski telah beberapa kali dianggarkan dalam APBD.

“Terminal Tanjungbalai ini milik provinsi, sudah berulang kali dianggarkan, tetapi belum juga dilaksanakan,” ucapnya.

Ia juga menyinggung masih banyaknya perlintasan kereta api sebidang di Sumut yang rawan kecelakaan dan belum dilengkapi palang pintu.

“Secara teknis, Kepala Dinas Perhubungan Sumut ke depan harus mampu berkoordinasi dengan semua pihak, baik pemerintah pusat, PT KAI, maupun instansi terkait lainnya. Intinya, kita mendorong pengelolaan Dishub Sumut yang tepat dan profesional,” ujarnya.

Yahdi optimistis program bus listrik di Suumut dapat terwujud di bawah kepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution, mengingat program serupa telah sukses diimplementasikan saat Bobby menjabat sebagai Wali Kota Medan.

Ia berharap Bobby Nasution segera mengisi jabatan Kepala Dinas Perhubungan Sumut dengan sosok yang kompeten dan memahami persoalan teknis di sektor transportasi.

Sebagai informasi, Bobby Nasution berhasil menerapkan program bus listrik di Kota Medan pada Januari 2024 saat menjabat sebagai Wali Kota Medan, dengan Kepala Dinas Perhubungan saat itu dijabat Iswar Lubis. Program tersebut awalnya hanya beroperasi pada satu koridor, kemudian diperluas menjadi lima koridor pada November 2024. Hingga kini, sebanyak 60 unit bus listrik masih melayani masyarakat Kota Medan. (hm25)