Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Berkat Kurniawan Laoli, mendorong agar sistem seleksi dan perekrutan anggota Polri ke depan dilakukan secara bersih, jujur, dan berintegritas melalui pembentukan panitia khusus yang independen tanpa melibatkan internal Polri.

Ia menegaskan dukungannya terhadap posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden. Menurutnya, posisi tersebut sudah strategis dan ideal tanpa perlu ditempatkan di bawah kementerian tertentu.

Meski demikian, politisi Partai NasDem itu menekankan penguatan institusi Polri harus dimulai dari hulu, yakni proses perekrutan. Reformasi di sektor ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat kepolisian.

“Berani tidak kalau perekrutan Polri dilakukan tanpa melibatkan internal Polri, tetapi melalui panitia khusus yang dibentuk secara independen, terdiri dari para ahli, baik dari sisi akademik, fisik, medis, hingga aspek lainnya,” ujarnya kepada Mistar di Gedung DPRD Sumut, Selasa (27/1/2026).

Ia menilai pembentukan panitia atau tim khusus oleh pemerintah pusat untuk menangani perekrutan Polri dapat menjadi langkah strategis bagi masa depan institusi kepolisian.

“Semua terpusat di pemerintahan tertinggi, dalam hal ini Presiden. Dari sana dapat ditunjuk orang-orang yang benar-benar independen dan profesional untuk menjalankan sistem perekrutan Polri secara optimal,” kata Bendahara Fraksi NasDem DPRD Sumut itu.

Menurutnya, sistem perekrutan yang independen akan mampu memutus praktik-praktik negatif seperti sogok-menyogok yang selama ini menjadi catatan buruk di tengah masyarakat.

“Biarkan panitia khusus perekrutan itu bekerja secara maksimal dan independen. Di sana dilakukan penilaian kelayakan fisik, kesehatan, dan akademis. Setelah proses perekrutan selesai dan masuk tahap pendidikan, barulah internal Polri berperan penuh,” tuturnya.

Ia bahkan mengusulkan agar internal Polri berfungsi sebagai tim pengawas dalam proses perekrutan yang dilakukan lembaga independen tersebut. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

“Intinya, mau Polri di bawah kementerian atau Presiden, itu bukan esensi utama. Yang paling penting adalah bagaimana sistem perekrutan Polri bisa benar-benar bersih. Pertanyaannya, apakah selama ini pemerintah atau internal Polri pernah serius mewacanakan hal ini,” ucapnya. (hm25)