Thursday, August 13, 2026
home_banner_first
MEDAN

DPRD Sumut: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Jadi Kunci Bansos Tepat Sasaran

Mistar.idKamis, 13 Agustus 2026 pukul 11.22 WIB
dprd_sumut_data_tunggal_sosial_ekonomi_nasional_jadi_kunci_bansos_tepat_sasaran

Ketua Fraksi PAN DPRD Sumatera Utara, Yahdi Khoir Harahap. (Foto: Ari/Mistar)

news_banner


Ia menyampaikan, kelompok ini harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Namun, ia mengingatkan rumah tangga di desil kelima tidak bisa begitu saja dianggap sudah mapan secara ekonomi. Dalam situasi tertentu, mereka pun bisa mengalami penurunan kesejahteraan.

“Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan bulanan. Namun, tiba-tiba ada anggota keluarga yang jatuh sakit parah, sehingga penghasilan mereka habis terserap untuk biaya pengobatan. Situasi seperti itu bisa menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia berpendapat pemerintah harus mempertahankan mekanisme untuk memantau kondisi masyarakat secara dinamis, alih-alih hanya mengandalkan data yang diperbarui pada interval waktu tertentu.

Ia juga mengimbau individu yang kesejahteraannya telah membaik untuk secara proaktif melaporkan perubahan status ekonomi mereka agar bantuan pemerintah dapat dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan.

“Jika taraf hidup kita memang sudah membaik, kita tidak boleh terus-menerus menerima bantuan. Laporkan hal itu kepada kepala desa agar nama kita bisa dicoret dari daftar penerima. Ini adalah soal kesadaran warga,” katanya.

Yahdi meyakini keberhasilan DTSEN pada akhirnya tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga menuntut kejujuran masyarakat serta integritas para petugas di lapangan.

“Jika Anda memang miskin, akuilah. Tidak perlu menutup-nutupinya. Tujuannya bukan untuk melabeli orang, melainkan untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap pemutakhiran data sosial-ekonomi ini tidak berhenti sekadar sebagai program pendataan semata. Data tersebut harus menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, bantuan pangan, dan pemberdayaan ekonomi.

“Data yang akurat harus menghasilkan kebijakan yang tepat. Jika datanya akurat, penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran, sehingga mereka yang benar-benar membutuhkan tidak lagi terabaikan,” katanya. (hm25)


Halaman:


BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN