Thursday, August 13, 2026
home_banner_first
MEDAN

DPRD Sumut Komitmen Kawal Pembangunan Nias Agar Tepat Sasaran

Mistar.idJumat, 14 Agustus 2026 pukul 05.30 WIB
dprd_sumut_komitmen_kawal_pembangunan_nias_agar_tepat_sasaran

Sekretaris Komisi D DPRD Sumatera Utara, Defri Noval Pasaribu (kemeja putih), bersama Gubernur Sumut, Bobby Nasution (pakai topi), saat meninjau Kepulauan Nias beberapa waktu lalu. (Foto: Instagram Defri Noval/Mistar)

news_banner

Medan, MISTAR.ID - Sekretaris Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Defri Noval Pasaribu, menyampaikan kehadiran pihaknya beberapa waktu lalu di Kepulauan Nias merupakan bentuk keseriusan sinergitas eksekutif dan legislatif dalam pembangunan.

"Kepulauan Nias adalah bagian tak terpisahkan dari masa depan Sumut. Sinergi antara Pemprov dan Komisi D DPRD Sumut menjadi komitmen penuh dalam mendorong percepatan infrastruktur di Nias, mulai dari jalan provinsi hingga fasilitas publik strategis,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).

Ia menyampaikan, pembangunan yang adil harus menjangkau hingga Kepulauan Nias. Bersama Pemprov Sumut, Komisi D DPRD Sumut berkomitmen mengawal setiap proyek infrastruktur, mulai dari jalan hingga fasilitas umum, agar tepat mutu, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Tugas kami di Komisi D adalah memastikan seluruh perencanaan dan anggaran pembangunan dieksekusi secara transparan, tepat mutu, dan berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat Nias. Pembangunan yang adil adalah hak seluruh warga Sumut,” tegasnya.

Di sisi lain, ia menegaskan dalam membangun Sumut tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan ruang komunikasi yang produktif antara eksekutif dan legislatif agar setiap program pembangunan bisa dieksekusi dengan tepat dan cepat.

“Kami memandang sinergi bersama Pemerintah Provinsi sebagai langkah profesional untuk mengawal berbagai agenda strategis, mulai dari percepatan infrastruktur jalan, perhubungan, hingga penataan lingkungan hidup,” ucapnya.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya hubungan kerja yang baik dan berimbang sebagai kunci agar fungsi pengawasan tetap berjalan objektif, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. (hm25)




BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN