Medan, MISTAR.ID - Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Fauzi, meminta Wali Kota Medan, Rico Waas, serius menindaklanjuti seluruh keluhan masyarakat, khususnya terkait parkir dan banyaknya lampu jalan yang padam.

Fauzi menilai, hingga saat ini sistem parkir di Kota Medan masih semrawut. Hal itu terlihat dari masih adanya pengutipan tarif parkir di luar ketentuan, yakni Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp4.000 untuk mobil.

"Kita melihat Tim Cakrawala terus beraksi di lapangan, tapi nyatanya permasalahan masih terus ada. Artinya, penindakan selama ini cuma seremonial. Wali Kota harus peduli dengan kondisi ini, kasihan masyarakat yang terus jadi korban. Belum lagi ada yang kehilangan sepeda motor saat parkir," katanya kepada Mistar, Rabu (5/8/2026).

Fauzi mengatakan, selama ini Rico Waas terkesan acuh terhadap berbagai persoalan yang terjadi di jajarannya, khususnya di Dinas Perhubungan (Dishub).

"Hampir di setiap Sosper dan reses masyarakat mengeluhkan banyaknya lampu jalan yang padam. Mereka takut beraktivitas karena gelap, khawatir menjadi korban kejahatan jalanan seperti begal. Bahkan untuk pergi salat Subuh pun takut. Tapi sampai sekarang tindak lanjutnya tidak ada. Kita jadi bingung, keluhan mendasar seperti ini kenapa tidak teratasi. Saudara Wali Kota mendengar atau tidak peduli? Atau memang Kadishub Kota Medan yang tidak bisa kerja," ketusnya.

Pria yang duduk di Komisi I DPRD Kota Medan ini juga menyoroti adanya informasi mengenai sejumlah pekerjaan dan pengadaan di Dishub Kota Medan yang menjadi perhatian publik karena berpotensi menjadi "lahan korupsi".

"Sampai sekarang belum ada penjelasan soal informasi yang berkembang di media sosial (medsos) tentang itu semua. Mulai dari informasi beberapa proyek strategis yang pemenangnya sudah dikondisikan hingga pengadaan yang rentan dikorupsi. Dan sampai sekarang Wali Kota atau Kadishub juga tidak memberikan penjelasan," ujarnya.

Oleh karena itu, Fauzi menegaskan situasi ini akan menjadi perhatian serius Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan untuk memastikan seluruh kegiatan di Dishub Kota Medan berjalan sesuai aturan tanpa adanya monopoli proyek.

"Kita juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat untuk mengaudit setiap pengerjaan yang ada di Dishub Kota Medan. Kita ingin semua berjalan transparan tanpa adanya 'permainan'. Yang paling utama, semua harus berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Saudara Wali Kota juga jangan menerima bulat-bulat laporan Kadishub, lihat langsung realisasinya di lapangan. Jadi jangan laporan Asal Bapak Senang (ABS)," pungkasnya. (hm25)