Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti, mendorong Dinas Ketahanan Pangan untuk membuka data kebutuhan jagung di Sumut. Hal itu disampaikannya menyikapi upaya Pemerintah Provinsi yang menganggarkan Rp4,7 miliar untuk pengadaan benih jagung.

Menurutnya, keterbukaan informasi data menjadi salah satu bagian penting terhadap penilaian publik. Pasalnya, jika publik mengetahui data secara transparan sesuai dengan kebutuhan, maka kucuran dana terhadap pengadaan tersebut sudah seharusnya dapat disesuaikan.

“Pertanyaan kita, kebutuhan jagung di Sumatera Utara ini ada berapa. Jika program itu untuk ketahanan pangan kita sangat dukung. Tetapi kalau hanya untuk sekadar lip service saja kita tidak dapat sepakat,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, kebutuhan jagung merupakan bagian dari pada komoditi yang dijaga kestabilan harganya. Menurutnya, jagung menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

“Jadi ya harus kita lihat dulu berapa angka yang dibutuhkan. Bantuan ini saya rasa sebagai bentuk dorongan peningkatan produksi jagung di Sumut. Artinya, anggaran Rp4,7 miliar untuk kebutuhan di Sumut ini cukup apa tidak,” kata Rudi.

Ia menegaskan, Pemprovsu jangan hanya mencari populis saja melalui kebijakan tersebut agar masyarakat tidak ribut. Tetapi pemerintah harus memastikan kebijakan itu dapat dirasakan secara optimal oleh para petani dengan tepat sasaran.

“Kita memang ingin program ini diatur untuk meningkatkan hasil pertanian agar kebutuhan jagung bisa diatasi dan harga kebutuhannya tidak terlalu tinggi, dan menjaga inflasi di Sumut,” ucapnya.

Meski demikian, ia menyampaikan DPRD Sumut sangat mendukung adanya bantuan bibit petani yang menjadi salah satu program dan kebijakan pemerintah, dengan catatan terbukanya informasi yang jelas terhadap pendataan dan realisasi bantuan secara optimal.

“Kita sangat mendukung, tetapi pertanyaannya apakah ini bantuan kecil atau memang kebutuhan petani di seluruh daerah yang ada di Sumut. Karena kalau bibit kurang maksimal kayaknya, kalau bisa jangan hanya bibit, tetapi ada juga yang lain,” tegasnya.

Ia menekankan ketahanan pangan merupakan asta cita dari Presiden Prabowo. Ia turut mengingatkan bahwa hal tersebut harus dicapai dengan sinergitas dan kolaborasi secara maksimal. Ia menilai,realisasi program tanpa adanya pengawasan dapat berimbas pada ketidakmaksimalan upaya tujuan bangsa.

“Kita akan komitmen untuk selalu mengawasi dan bersinergi terhadap para pemangku kepentingan terkait. Jangan sampai ke depan nanti orang lain menyatakan ketahanan pangan kita hanya beras. Kita ingin seluruh ketahanan pangan itu lengkap dan utuh, salah satunya jagung, tetapi harus kita kawal,” ucap Rudi.

Berdasarkan unggahan pada laman sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) LKPP, paket pengadaan benih jagung dengan kode 66684479 melampirkan anggaran Rp12 miliar untuk belanja tersebut.

Namun, jumlah itu bukan angka pasti dalam pengadaan bantuan benih jagung. Pasalnya, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Sumut, Yusfahri Peranginangin menyampaikan bahwa pihaknya salah input data. Ia mengatakan bahwa angka sebenarnya senilai Rp4,7 miliar.