Medan, MISTAR.ID

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, turut menanggapi kabar pemulangan bantuan dari Uni Emirat Arab (UEA) ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Bantuan yang dimaksud tersebut bukan berasal dari pemerintahan UEA.

Bobby mengatakan, bantuan Government to Government (G to G) harus diserahkan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat.

“Iya, kalau bantuannya G to G, barangnya diserahkan dulu ke pemerintah pusat,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Lanud Soewondo, Jumat (19/12/2025) sore.

Sementara itu, bantuan yang diterima Pemko Medan bukanlah bantuan G to G, melainkan berasal dari organisasi nonpemerintah atau non-government organization (NGO) dari UEA.

“Namun disampaikan Pak Wali Kota (Medan), bantuan yang dari UEA bukan G to G, melainkan dari NGO. Kalau di sini, dia semacam Palang Merah Indonesia yang memberikan bantuan ke Pemko Medan,” ucap Bobby.

Menantu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun membantah kabar pemulangan bantuan tersebut. Ia mengatakan, bantuan yang diberikan NGO asal UEA tersebut disalurkan kepada organisasi yang ada di Indonesia, yakni Muhammadiyah.

“Nanti yang menyalurkan adalah Muhammadiyah, karena sekarang barangnya ada di gudang Muhammadiyah. Jadi bukan dipulangkan, tapi diserahkan ke NGO juga, yaitu Muhammadiyah, nanti baru disalurkan,” ujarnya.

“Jadi intinya, bantuan itu kalau dari negara ke negara (G to G) mekanismenya memang harus ke pemerintah pusat, baru nanti daerah menerima. Sementara kalau seperti ini, misalnya dari NGO, maka bantuannya harus ke NGO atau organisasi yang ada di sini dulu,” ucap Bobby menambahkan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, mengatakan bantuan yang disalurkan melalui Muhammadiyah tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak banjir di Kota Medan.

“Ya, diperuntukkan bagi warga yang terdampak banjir. Bantuannya ada mukena (pakaian), makanan, dan lainnya,” tuturnya.

Zakiyuddin memastikan tidak ada masalah apa pun antara Pemko Medan dan NGO asal UEA terkait mekanisme tersebut. “Ya, dari mereka (UEA) tidak masalah, yang penting tetap bisa bermanfaat ke masyarakat,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pemko Medan memulangkan bantuan untuk korban terdampak banjir dari Uni Emirat Arab (UEA). Hal itu dilakukan lantaran adanya instruksi dari pemerintah pusat untuk tidak menerima bantuan dari pihak asing.

Seperti diketahui, Pemerintah UEA memberikan bantuan berupa beras sebanyak 30 ton, sembako, perlengkapan bayi, dan perlengkapan salat kepada Pemko Medan untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir pada Senin, 15 Desember 2025 lalu. (hm16)