Medan, MISTAR.ID - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) membenarkan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) telah merilis Surat Edaran No. R- 696/D/Dip.4/07/2026 tertanggal 8 Juli 2026 tentang peningkatan kewaspadaan menyikapi perkembangan situasi.

"Iya, benar," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, saat dikonfirmasi Mistar melalui sambungan seluler, Jumat (10/7/2026).

Rizaldi mengatakan, surat yang diteken Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani, itu bukan hanya dipatuhi Kejati Sumut saja, tetapi harus dipatuhi oleh seluruh insan kejaksaan di Indonesia.

"Bukan Kejati Sumut saja, tetapi seluruh warga Adhyaksa di seluruh Indonesia harus mematuhi isi dari surat tersebut dan surat tersebut secara berkala dikirim ke seluruh warga adhyaksa," katanya.

Menurut Rizaldi, surat tersebut tidak ada kaitannya dengan proses penyidikan dan penggeledahan oleh kepolisian baru-baru ini terkait dugaan korupsi yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Ditambahkannya, surat edaran seperti itu sering dikeluarkan oleh Kejagung untuk dijalankan oleh seluruh jajaran Kejati se-Indonesia, bukan baru kali ini saja.

"Coba lihat tanggal suratnya, surat tersebut lebih dahulu keluar baru ada peristiwa (penggeledahan). Surat seperti itu terus dikirim (ke jajaran), bukan kali ini saja. Kok dipermasalahkan sama media sosial?" ujarnya.

Rizaldi mengklaim, hubungan institusi kejaksaan di Sumut dengan kepolisian di Sumut baik-baik saja, termasuk hubungan Kejati Sumut dengan Polda Sumut.

"Baik-baik saja hubungan dengan Polri, tidak ada berpengaruh. Masalah yang di Jawa Tengah (soal kejaksaan mengawasi SPPG Polri), silakan tanya Kasi Penkum sana, saya enggak berwenang," ujarnya.

Rizaldi juga menyinggung bahwa kejaksaan saat ini tengah menjadi sorotan karena penanganan kasus besar berupa dugaan tindak pidana korupsi Makan Bergizi Gratis (MGB) yang menjerat nama pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Diketahui, dari daftar tersangka korupsi MBG tersebut, salah satu tersangka berasal dari institusi Polri, yakni Brigjend Pol Lalu Muhammad Iwan selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.

"Kejaksaan kan lagi disorot menangani MBG dan kasus-kasus besar lainnya. Makanya perlu surat tersebut dikirim ke seluruh Kejati se-Indonesia dan jajaran. Surat tersebut oleh pimpinan Kejagung sering disampaikan ke jajaran, bukan masalah MBG saja," ucap Rizaldi.

Adapun poin-poin instruksi yang termaktub di dalam surat edaran dari Kejagung tersebut di antaranya sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan situasi di wilayah hukum masing-masing, khususnya yang berpotensi adanya Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Kejaksaan

- Mengoptimalkan deteksi dini serta menyampaikan laporan secara cepat, berjenjang, dan komprehensif terhadap setiap perkembangan yang bersifat strategis

- Memperkuat pengamanan personel, aset, dokumen, dan fasilitas kantor sesuai tingkat kerawanan di wilayah masing-masing serta menjaga solidaritas internal

- Meningkatkan pengawasan melekat terhadap seluruh pegawai agar senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, netralitas, serta menghindari penyampaian komentar, pendapat, maupun informasi mengenai perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum sesuai prosedur dan ketentuan

- Melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi publik secara terkoordinasi serta berkoordinasi dengan instansi terkait apabila terdapat potensi gangguan keamanan maupun ketertiban

- Seluruh jajaran agar tetap melaksanakan tugas dan kewenangan secara profesional, objektif, dan menghindari perbuatan tercela serta segera melaporkan setiap perkembangan penting kepada pimpinan melalui mekanisme pelaporan yang berlaku.