Medan, MISTAR.ID

Analis politik Sumatera Utara (Sumut), Shohibul Anshor Siregar, mendesak Presiden Prabowo Sibanto untuk segera menerbitkan regulasi khusus terkait pemanfaatan kayu hanyut yang terdampar akibat bencana banjir.

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) itu menilai, kayu-kayu tersebut harus diprioritaskan untuk perbaikan dan pembangunan kembali rumah warga yang rusak.

"Dalam situasi darurat seperti ini, negara tidak boleh membiarkan sumber daya yang tersedia justru terbengkalai atau dikuasai segelintir pihak. Kayu hanyut harus ditetapkan sebagai sumber daya darurat bencana dengan prioritas utama untuk membangun kembali rumah rakyat," katanya pada Mistar, Rabu (17/12/2025).

la menilai, banyak korban banjir kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan solusi cepat, murah, serta berkeadilan. Menurutnya, pemanfaatan kayu hanyut sebagai bahan bangunan dinilai rasional sekaligus mencerminkan keadilan sosial, selama penggunaannya diatur negara secara ketat.

Ia menegaskan, setelah kebutuhan pembangunan rumah warga terpenuhi, kelebihan kayu hanyut baru dapat dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan fasilitas umum, seperti jembatan darurat, sekolah, rumah ibadah, hingga sarana kesehatan.

Namun, ia mengingatkan agar tidak ada ruang komersialisasi di tengah penderitaan masyarakat. Pasalnya, ia menekankan bahwa hal ini bukan sekadar ekonomi pada kayu, tetapi menyangkut asas kemanusiaan.

"Ini bukan soal ekonomi kayu, ini soal kemanusiaan. Jangan sampai kayu-kayu itu masuk ke pasar bebas sementara rakyat masih tinggal di tenda pengungsian," ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta Presiden Prabowo menginstruksikan satuan militer yang relevan, khususnya TNI Angkatan Darat melalui Zeni TNI dan satuan teritorial mengumpulkan, mengelolah, dan mendistribusikan kayu hanyut tersebut.

"TNI memiliki kapasitas, disiplin, dan pengalaman dalam penanganan darurat bencana. Pelibatan mereka secara resmi akan membuat proses berjalan cepat, tertib, dan bebas dari kepentingan liar," katanya.

Menurutnya, tanpa regulasi tegas dari Presiden, pemanfaatan kayu hanyut berpotensi diselewengkan dan memicu konflik di tingkat lokal. la menilai kebijakan ini dapat menjadi bukti nyata keberpihakan negara kepada korban bencana, bukan kepada kepentingan modal.

"Bencana ini sudah cukup menyengsarakan rakyat. Jangan ditambah dengan pembiaran dan ketidakadilan. Presiden harus mengambil langkah cepat dan tegas," ucapnya mengakhiri.