Washington DC, MISTAR.ID - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui pendekatan pemerintahannya dalam menangani imigrasi, khususnya kebijakan deportasi, dinilai terlalu keras. Pernyataan tersebut muncul setelah Partai Republik mengalami kekalahan besar dalam pemilihan paruh waktu.

Dalam wawancara dengan program 60 Minutes yang ditayangkan CBS Minggu malam, Trump tetap membanggakan keberhasilannya menekan jumlah penyeberangan perbatasan secara ilegal. Namun, di sisi lain, ia mengakui kebijakan deportasi terhadap para imigran telah memberikan dampak negatif terhadap dukungan politiknya.

Seperti dilaporkan BBC, Senin (9/11/2026), Trump menilai dirinya pantas memperoleh nilai A+ atas keberhasilannya mengendalikan perbatasan AS. "Saya rasa saya layak mendapatkan nilai A+ karena telah menutup perbatasan," kata Trump.

Ia juga mengklaim pemerintahannya berhasil mengusir orang-orang yang dianggap berbahaya dari wilayah Amerika Serikat.

Meski demikian, Trump mengakui pelaksanaan operasi deportasi turut menyasar imigran yang selama ini memiliki pekerjaan tetap dan tidak melakukan pelanggaran lain selain memasuki AS secara ilegal.

Menurutnya, pendekatan tersebut justru menjadi salah satu hal yang merugikan pemerintahannya. "Saya dirugikan karena kami juga menindak orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap, yang hanya melakukan satu pelanggaran hukum, yaitu masuk ke negara ini secara ilegal," ujarnya.

Ia juga menyampaikan keinginan untuk membahas persoalan imigrasi bersama Partai Demokrat di Kongres. Meski begitu, belum ada penjelasan mengenai bentuk kerja sama atau perubahan kebijakan yang dimaksud.

Pernyataan Trump tersebut memperlihatkan perubahan nada dibandingkan sikap resmi Gedung Putih sebelumnya. Juru bicara pemerintah AS sebelumnya menegaskan bahwa operasi penangkapan dan deportasi terhadap imigran ilegal yang terlibat tindak kriminal akan tetap dilanjutkan.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) juga belum memperlihatkan indikasi adanya pelonggaran dalam pelaksanaan penegakan hukum imigrasi. Sebelumnya, Wakil Presiden JD Vance sempat membuka peluang untuk mengevaluasi strategi pemerintah setelah Partai Republik mengalami kekalahan dalam pemilu.

Melalui unggahan panjang di media sosial, Vance menyatakan dirinya terbuka terhadap perubahan pola penegakan hukum. Salah satu opsi yang disinggung adalah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja tanpa dokumen resmi.

Di sisi lain, penunjukan Stephen Miller sebagai kepala staf Gedung Putih menjadi sinyal bahwa pendekatan keras terhadap imigrasi kemungkinan masih akan dipertahankan. Miller dikenal sebagai salah satu arsitek utama kebijakan imigrasi garis keras Trump, baik pada periode pemerintahan pertama maupun kedua.

Sementara itu, sumber dari badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) menyebutkan bahwa petugas dalam beberapa pekan terakhir mendapat instruksi untuk meningkatkan target penangkapan menjadi sekitar 2.700 imigran ilegal setiap hari. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target sebelumnya yang mencapai 2.000 penangkapan per hari.

Kebijakan penegakan imigrasi tersebut juga memicu gelombang demonstrasi di sejumlah kota besar AS, seperti Chicago, Minneapolis, dan Los Angeles. Situasi di Minneapolis bahkan diwarnai insiden penembakan yang menewaskan dua pengunjuk rasa, Renee Good dan Alex Pretti, oleh agen imigrasi.