Bangkok, MISTAR.ID – Pemerintah Tailan berencana memberhentikan hampir 6.000 pegawai negeri sipil (PNS) setelah terungkap dugaan kecurangan dalam proses ujian rekrutmen aparatur sipil.

Wakil Menteri Dalam Negeri Tailan, Worasit Liangprasit, mengatakan sebanyak 5.925 PNS berpotensi kehilangan status kepegawaiannya menyusul hasil penyelidikan atas pelaksanaan ujian masuk tersebut.

Dikutip dari Bangkok Post, Rabu (4/8/2026), Worasit menegaskan pemerintah daerah akan segera mengambil langkah untuk mencopot para pegawai yang terbukti memperoleh jabatan melalui cara-cara tidak sah.

Ia juga mengungkapkan komite yang menangani penyelidikan kasus tersebut bersama pengelola administrasi pemerintah daerah dijadwalkan menggelar rapat pada Rabu guna membahas tindak lanjut penanganan kasus.

Menurut Worasit, dugaan manipulasi dalam ujian rekrutmen ini merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Tailan dan diduga melibatkan sekitar 10.000 orang.

Kasus tersebut bermula dari penyelidikan yang dilakukan pada Juni lalu terhadap proses seleksi penerimaan pegawai Departemen Administrasi Lokal tahun 2025. Pelaksanaan ujian saat itu dipercayakan kepada Universitas Srinakharinwirote. Seleksi tersebut diikuti lebih dari 400.000 peserta yang memperebutkan 6.669 formasi yang tersedia.

Penyidik menduga praktik kecurangan dilakukan oleh jaringan yang terorganisasi. Jaringan itu disebut telah mengumpulkan lebih dari 4 miliar baht atau sekitar Rp2,16 triliun dari para peserta yang menginginkan jaminan kelulusan.

Sementara itu, Komisaris Biro Investigasi Pusat Tailan, Letjen Polisi Nathasak Chaowanasai, menyampaikan bahwa polisi telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tersebut. Lima orang di antaranya telah mengakui keterlibatan mereka, termasuk seorang pelaku yang berasal dari Universitas Srinakharinwirote.

Adapun delapan tersangka lainnya, termasuk mantan Direktur Jenderal Departemen Administrasi Lokal, hingga kini belum memenuhi panggilan penyidik dan menunda penyerahan diri kepada kepolisian.