Perwakilan 200 Negara Berkumpul di Turki, AS Absen

Antalya, MISTAR.ID – Perwakilan hampir 200 negara berkumpul di pesisir Mediterania, Turki, pada Senin (9/11/2026) untuk menghadiri konferensi iklim COP31.

Pertemuan yang berlangsung selama dua pekan ini digelar di tengah meningkatnya konflik global, krisis energi, dan lonjakan kebutuhan listrik untuk teknologi kecerdasan buatan (AI).

Dikutip dari Reuters, Amerika Serikat (AS) absen dalam agenda kerja sama tersebut dan dikhawatirkan menghambat upaya dunia menekan pemanasan global.

Profesor Kebijakan Lingkungan Universitas Harvard, John Holdren, menilai berbagai krisis yang terjadi membuat perundingan iklim tahun ini menghadapi tantangan besar. Kondisi tersebut juga menyulitkan Turki sebagai tuan rumah untuk mendorong kesepakatan yang kuat.

"Sulit untuk bersikap optimistis," ujar Holdren.

Dalam COP31, Turki menargetkan elektrifikasi lebih dari sepertiga ekonomi dunia pada 2035. Target tersebut meningkat dibandingkan tingkat elektrifikasi saat ini yang masih berkisar seperlima.

Namun, sejumlah kelompok pemerhati iklim mengkritik target tersebut karena tidak mewajibkan tambahan pasokan listrik berasal dari sumber rendah karbon. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai dampak elektrifikasi terhadap pengurangan emisi.

Di sisi lain, negara-negara kepulauan Pasifik Selatan mendorong penyusunan peta jalan global untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Sementara itu, negara penghasil minyak seperti Arab Saudi menilai bahan bakar fosil masih dapat digunakan selama didukung teknologi pengurangan emisi.

Tekanan terhadap perundingan semakin besar setelah laporan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) pada Oktober lalu memperingatkan bahwa dunia berada di jalur untuk melampaui batas pemanasan global 1,5 derajat Celsius.

Penasihat blok Negara Terbelakang sekaligus Direktur Asia Selatan Climate Analytics, Manjeet Dal, juga menyoroti meningkatnya bencana akibat perubahan iklim. Ia merujuk pada cuaca ekstrem di Eropa Barat serta runtuhnya gletser di Nepal pada 2026 yang dilaporkan menewaskan lebih dari 1.450 orang dan menyebabkan ribuan lainnya hilang.

"Tahun ini telah terbukti menjadi salah satu tahun dengan jumlah korban tertinggi akibat bencana yang dipicu oleh iklim," kata Dal.

Tekanan terhadap agenda iklim juga datang dari konflik AS-Iran yang telah berlangsung selama sembilan bulan. Perang tersebut mengganggu pengiriman minyak melalui Selat Hormuz dan mendorong kenaikan harga energi global.

Gangguan pasokan membuat sejumlah pemerintah mencari sumber energi alternatif. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump justru mendorong peningkatan produksi minyak, gas, dan batu bara. Korea Selatan, India, dan Tailan juga meningkatkan kembali ketergantungan pada batu bara.

Holdren menilai situasi tersebut membuat dukungan terhadap penggunaan bahan bakar fosil kembali menguat.

"Banyak orang yang sebelumnya mungkin malu untuk mendebat kelanjutan penggunaan bahan bakar fosil yang sangat tinggi kini merasa terdorong untuk menyampaikan argumen tersebut," jelasnya.

Meski demikian, diplomat Brasil Andre Correa do Lago, yang memimpin COP tahun sebelumnya, melihat perkembangan energi terbarukan masih terus berlangsung di tengah konflik. Salah satu pendorongnya adalah ekspor teknologi energi bersih dari China dengan harga yang semakin terjangkau.

"Perang telah memperkuat alasan untuk mempercepat transisi energi. AS adalah sesuatu yang berbeda dalam hal ini," ucap do Lago.

Selain konflik energi, perkembangan teknologi AI juga menjadi perhatian dalam COP31. Peningkatan penggunaan pusat data dan teknologi AI mendorong kebutuhan listrik global sekaligus berpotensi menambah emisi gas rumah kaca.

Turki berencana meminta seluruh delegasi menyepakati komitmen pengembangan AI yang berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Internasional (ICC), John Denton, mengatakan dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi agar dapat berinvestasi dalam transisi energi.

"Penyampaian tidak dapat tetap menjadi slogan atau diserahkan pada inisiatif sukarela," tegas Denton.

Ia berharap COP31 menghasilkan kebijakan yang jelas sehingga dunia usaha memiliki kepastian untuk mendukung elektrifikasi dan transisi energi.

"COP31 harus mengirimkan sinyal kebijakan yang jelas yang memberi bisnis kepercayaan diri untuk berinvestasi dalam elektrifikasi dan transisi energi yang lebih luas," tuturnya. (reuters)