Ankara, MISTAR.ID - Pemerintah Turki berencana mengajukan mandat kepada parlemen untuk mengizinkan pengerahan personel militer ke Arab Saudi sebagai bagian dari komitmen dalam pakta pertahanan bersama Pakistan dan Arab Saudi.

Seorang anggota parlemen dari Partai AK (The Justice and Development Party) mengatakan kepada Reuters, Rabu (21/10/2026), mandat tersebut akan diajukan setelah rancangan undang-undang yang meratifikasi kesepakatan pertahanan itu disetujui. Kesepakatan tersebut dijadwalkan untuk diratifikasi pada Selasa (20/10/2026).

Anggota parlemen yang meminta identitasnya dirahasiakan itu menyebutkan, personel militer Turki yang dikerahkan ke Arab Saudi tidak akan terlibat dalam operasi ofensif.

Sebaliknya, Ankara akan lebih dahulu mengirim tenaga ahli dan personel teknis untuk membantu pertahanan udara, teknologi peperangan elektronik, serta dukungan pertahanan lainnya.

Sebelumnya, dua pejabat Turki mengatakan kepada Reuters bahwa kontribusi Ankara dalam kerja sama pertahanan tersebut akan dibatasi pada penyediaan peralatan militer, pertukaran intelijen, dan sistem persenjataan. Belum ada keputusan mengenai bentuk pengerahan lain di luar dukungan tersebut.

Turki, Pakistan, dan Arab Saudi menandatangani pakta pertahanan di Mekkah pada Agustus lalu. Perjanjian itu menetapkan bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Kerja sama pertahanan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ancaman serangan terhadap Arab Saudi oleh kelompok milisi Houthi dari Yaman dalam beberapa bulan terakhir.

Serangan Houthi dilancarkan sebagai respons atas serangan di Bandara Internasional Sanaa, ibu kota Yaman, pada Juli lalu.

Turki telah mengecam serangkaian serangan Houthi, termasuk serangan yang menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Insiden tersebut dilaporkan menewaskan 13 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya. (hm25/cnn Indonesia/reuters)