Manila, MISTAR.ID

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional menyusul terganggunya pasokan bahan bakar minyak dan gas akibat konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Dalam pernyataannya, Marcos memperingatkan adanya “ancaman yang segera terjadi” terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi di negaranya. Status darurat energi tersebut akan berlaku selama satu tahun.

Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap dampak konflik yang telah berlangsung hampir sebulan, termasuk penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital distribusi energi global.

Penutupan jalur tersebut berdampak pada terganggunya pasar energi dan rantai pasok, serta memicu lonjakan harga minyak dunia yang dinilai mengancam ketahanan energi Filipina.

Pemerintah Filipina juga membentuk komite khusus untuk memastikan ketersediaan dan distribusi bahan bakar, pangan, obat-obatan, produk pertanian, serta kebutuhan pokok lainnya tetap terjaga.

Sejumlah langkah turut disiapkan selama masa darurat, antara lain penerapan penghematan energi, pemberian subsidi bahan bakar, serta berbagai inisiatif untuk menekan biaya transportasi.

Selain itu, pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap praktik penimbunan, pengambilan keuntungan berlebihan, dan manipulasi pasokan produk minyak bumi.

Sebagai bentuk perlindungan sosial, pemerintah Filipina juga akan menyalurkan bantuan sebesar 5.000 peso atau sekitar 83 dolar AS kepada pengemudi ojek dan pekerja transportasi yang terdampak kenaikan harga bahan bakar.

Program bantuan serupa juga disiapkan bagi petani, nelayan, dan kelompok pekerja lainnya guna mengurangi dampak ekonomi akibat krisis energi tersebut. (hm25)