London, MISTAR.ID
Partai Buruh sebagai pemerintahan baru Inggris diprediksi tidak bakal menghambat Mahkamah Pidana Internasional (ICC) agar menerbitkan surat perintah penangkapan pada Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu terhadap dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza.
Dirangkum dari The Guardian, pada Selasa (9/7/24), pemerintahan baru Inggris dinahkodai Perdana Menteri (PM) Keir Starmer diinformasikan akan membatalkan usaha yang diajukan pemerintahan sebelumnya, supaya mempending ICC dalam mengambil kebijakan mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu.
Perkembangan terkini ini muncul kala Starmer menyampaikan pada Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, jika dirinya meyakini warga Palestina mempunyai hak yang tidak dapat disangkal terhadap Negeri Para Nabi tersebut.
Baca juga:Resmi Jabat PM Inggris, Keir Starmer Paparkan Tekadnya
Pembicaraan di telepon dengan Abbas, pada Minggu (7/7/24) waktu setempat, Starmer ngomong perihal penderitaan yang berkelanjutan dan raibnya banyak nyawa di Jalur Gaza.
Starmer juga berbicara melalui telepon dengan Netanyahu untuk menguraikan keperluan yang jelas, dan mendesak terhadap gencatan senjata di Jalur Gaza.
“Dia menambahkan bahwa krusial juga untuk memastikan situasi jangka panjang terhadap jalan keluar 2 negara yang sudah ada, termasuk memastikan Otoritas Palestina mempunyai perangkat keuangan untuk beroperasi secara efektif,” sebut Otoritas London membahas perbincangan Starmer dan Abbas.
Baca juga:PM Inggris Diminta Setop Jual Senjata ke Israel, Ini Sebabnya
Starmer juga menyebut, kondisi di perbatasan utara Israel, di mana militer Tel Aviv terlibat serbuan lintas perbatasan dengan Hizbullah begitu memprihatinkan, dan penting bagi seluruh pihak untuk beraksi dengan hati-hati.
Elite Partai Buruh menerangkan, bahwa mereka terus meyakini apabila ICC, yang bermarkas di Den Haag mempunyai yurisdiksi terhadap Jalur Gaza. (dtk/hm16)
