Jakarta, MISTAR.ID

Pemerintah berencana menerapkan satu Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di seluruh wilayah Indonesia mulai tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan menghilangkan perbedaan harga beras antara Pulau Jawa dan daerah lain, khususnya wilayah Indonesia Timur, dengan skema serupa program BBM Satu Harga.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan selama ini perbedaan zonasi harga membuat masyarakat di luar Jawa harus membeli beras dengan harga lebih mahal.

“Kita ingin harga beras itu satu, seperti bensin. Di Jawa dan luar Jawa harganya sama. Jadi biaya transportasinya nanti ditanggung pemerintah,” ujar Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2026).

Ia menegaskan kebijakan ini penting agar tidak ada ketimpangan harga pangan antarwilayah. “Jangan sampai masyarakat di Indonesia Timur membayar beras lebih mahal,” katanya.

Zulhas menjelaskan, penerapan HET satu harga juga berkaitan dengan upaya memperkuat kinerja Perum Bulog. Selama ini, perbedaan HET antarwilayah membuat margin keuntungan Bulog sangat tipis, yakni hanya sekitar Rp50 per kilogram, yang dinilai tidak cukup untuk menopang operasional perusahaan.

Karena itu, dalam rapat tersebut pemerintah sekaligus menyepakati pemberian margin fee sebesar 7 persen kepada Bulog agar penugasan publik tetap berjalan tanpa merugikan perusahaan.

“Kami sepakat Bulog kembali diberi ruang mengambil keuntungan yang wajar. Kalau hanya Rp50 per kilo, untuk gaji saja sering tidak cukup,” ucap Zulhas.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan kebijakan beras satu harga hanya berlaku untuk beras medium, bukan beras premium. “Kalau premium tentu mengikuti mekanisme pasar. Yang kita atur ketat itu beras medium supaya ada keadilan pangan bagi masyarakat,” tutur Sudaryono.